MAGELANG - Menjelang kontestasi Pilkada 2024, Partai Hanura Kota Magelang terus berupaya menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) lain. Hal ini untuk kemungkinan penjajakan koalisi.
Sementara itu, Partai Golkar Kota Magelang masih menunggu hasil survei dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Ketua DPC Partai Hanura Kota Magelang Tyas Anggraeni mengatakan, pihaknya masih dalam tahap komunikasi dengan beberapa parpol termasuk Partai Golkar, PDIP, dan PKS.
"Seperti dengan Partai Golkar, omong-omong dengan PDIP, dengan PKS. Rata-rata ngomong-ngomong saja sih," katanya, Selasa (18/6/2024).
Tyas menjelaskan, komunikasi ini dilakukan merupakan bagian dari penjajakan untuk membentuk koalisi. Terutama jika Hanura ingin mengusung calon wali kota dan wakil wali Kota Magelang.
Mengingat Hanura hanya memiliki dua kursi di DPRD Kota Magelang, sehingga tidak dapat mengusung calon sendiri.
"Hanura harus berkoalisi karena untuk mengusung pasangan calon kepala daerah, diperlukan minimal lima kursi di DPRD," ujarnya.
Hal itu, praktis membuat Hanura harus berkoalisi dengan partai lain, khususnya yang memperoleh kursi dewan.
Sedangkan syarat parpol maupun gabungan parpol yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah, minimal mempunyai lima kursi di DPRD setempat.
Dia mengutarakan, Hanura menginginkan sosok calon pemimpin Kota Magelang yang bisa mengayomi masyarakat. Serta mempunyai konsep untuk membangun Kota Magelang menuju ke arah yang lebih baik dan maju.
"Kami secara kepartaian sudah membuka (pendaftaran penjarian bakal calon)," jelasnya.
Saat ditanya soal sosok yang dilirik oleh Hanura, Tyas enggan membeberkannya. Tapi, Hanura memiliki kriteria tersendiri.
"Kita melihat orang yang lebih matang saja untuk menduduki (jabatan kepala daerah) Kota Magelang. Sifatnya juga baik, karena pimpinan kan all capture," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Magelang Titik Utami mengaku, masih menunggu petunjuk dari DPP terkait bakal calon yang akan diajukan maju Pilkada.
"Sementara ini Partai Golkar sedang mengadakan survei (bakal calon yang diusung)," katanya.
Sesuai instruksi, semua DPD Partai Golkar di kabupaten/kota se-Indonesia tidak diperbolehkan membuka pendaftaran terlebih dahulu. Pun tidak diperbolehkan membentuk tim pendaftaran sebelum ada petunjuk tersebut.
Dia menyebut, DPD hanya menunggu keputusan hasil survei yang dilakukan DPP Partai Golkar.
"Survei tersebut nantinya akan dilakukan sebanyak tiga kali hingga awal Agustus mendatang. Mungkin Juli sudah ada kepastian," jelas Titik.
Meski sudah menjalin komunikasi, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan final untuk berkoalisi dengan parpol lain. Seperti PDIP, Demokrat, PKB, Gerindra, Hanura, PKS, dan lainnya.
Namun, Partai Golkar sudah mempunyai bayangan sosok yang akan diusung pada Pilkada mendatang.
"Kalau sosok (yang bakal diusung), ada. Tapi endingnya masih lama, sambil menunggu hasil survei. Prosesnya memang seperti itu," imbuhnya. (aya)
Editor : Winda Atika Ira Puspita