RADAR JOGJA – Bawaslu Purworejo mulai memetakan potensi sengketa antarpeserta pemilu jelang tahapan kampanye Pemilu 2024. Tahapan kampanye akan dimulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi menyebutkan, pemetaan potensi tersebut untuk menyiapkan SDM pengawas kecamatan atau Ad Hoc dalam pengawasan tahapan kampanye. Mengingat, regulasi saat ini waktu kampanye hanya 75 hari. "Waktu tersebut singkat dan rentan terhadap potensi sengketa antarpeserta pemilu," katanya Senin (11/9). Pihaknya telah memberikan pengarahan dengan panwaslu kecamatan pada Jumat (8/9) terkait sengketa pemilu jelang kampanye agar lebih siap dalam melakukan pengawasan dan menghadapi persoalan, serta menyelesaikannya dengan cepat.
Adapun beberapa hal yang disampaikan yaitu memberikan pemahaman dalam menangani sengketa pemilu. "Harapannya, para pengawas kecamatan paham bahwa mereka memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu," ungkap Purnomo.
Ada beberapa metode yang saat ini digunakan oleh Bawaslu Purworejo yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Metode tersebut yang disampaikan kepada para pengawas kecamatan agar digunakan dalam menyikapi persoalan yang ada dalam proses pengawasan pemilu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo Imam Turmudzi menambahkan, di kecamatan sulit untuk menemui penhurus partai politi (parpol) atau tim kampanye. Untuk itu, penting dalam memahami posisi legal standing pemohon atau termohon. Diakuinya, hal itu, memang kesulitan sejak lama. “Biasanya yang akan kami ajak komunikasi adalah mereka yang terbiasa datang mewakili partai politik dalam forum-forum di kecamatan," tandas dia. (han/pra)
Editor : Satria Pradika