Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Pelaksanaan Pilkades Harus Jaga Kamtibmas TNI dan Polri Bersinergi Lakukan Pengamanan Pilkades

Jihan Aron Vahera • Kamis, 24 Agustus 2023 | 22:02 WIB
 
KONDUSIF: Kapolres Purworejo Victor Ziliwu (tengah) saat ditemui usai acara Pengarahan Calon Kades, Kamis (24/8) di Pendopo Kabupaten Purworejo. (JIHAN ARON VAHERA/RADAR PURWOREJO)
KONDUSIF: Kapolres Purworejo Victor Ziliwu (tengah) saat ditemui usai acara Pengarahan Calon Kades, Kamis (24/8) di Pendopo Kabupaten Purworejo. (JIHAN ARON VAHERA/RADAR PURWOREJO)
 
PURWOREJO - Pelaksanaan pemilihan kepada desa (Pilkades) rawan terjadi permasalahan di tengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengamanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tidak terjadi konflik atau perselisihan baik antarcalon atau pendukung.
 
Kapolres Purworejo AKBP Victor Ziliwu menyebut, pihaknya telah melakukan pemetaan baik dari sisi keamanan hingga sisi potensi kerawanan. "Ada beberapa yang sudah kami petakan rawan tetapi bukan rawan tinggi, namun yang perlu pendampingan lebih," katanya saat ditemui pada acara Pengarahan Calon Kades, Kamis (24/8).
 
Dikatakan, dari 88 desa yang mengikuti Pilkades Serentak tahun ini dia memetakan ada 17 desa yang rawan terjadi konflik. Yakni, Desa Tlogoguwo, Ketangi, Tlepok Wetan, Sangubanyu, Bencorejo, Tanjungrrjo, Sambeng, Tepus Wetan, Kunirejo Wetan, Tapen, Tasikmadu, Kaliglagah, Kroyo Kulon, Kambangan, Wonotopo, Kalitengkek, Benowo, dan Sukowuwuh.
 
 
Dia menyebutkan, sebagian besar desa-desa tersebut adalah calon yang maju hanya satu padahal sesuai peraturan minimal calon adalah dua. Sementara, tidak ada lagi yang mau mendaftar sehingga mau tifak mau dari keluarga maju. "Sehingga kami kualifikaskikan ada kerawanan di situ," ungkapnya.
 
Rata-rata pelanggaran saat pilkades adalah terjadi pada saat tahapan kampanye, masa tenang, pemenugutan suara, serta penetapan dan pelantikan kades. Dia berharap, tidak ada praktik money politics dalam pilkades serentak tahun ini.
 
Menurutnya, money politics itu menciderai proses demokrasi. Justru, itu akan menggugurkan legitimasi para kades. "Jadi, kami mengimbau kegiatan pilkades ini benar-benar dilakukan secara netral dan tidak ada money politics. Tujuannya untuk memberikan legitimasi dam amanah yang penuh dari masyarakat kepada kades," pesan Ziliwu.
 
 
Sementara, Dandim Purworejo Letkol Inf Yohanes Heru Wibowo mengungkapkan, TNI terlibat dalam pelaksanaan pilkades karena untuk membantu polri dalam menciptakan kamtibmas di Kabupaten Purworejo. Sehingga, pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di Purworejo dapat tercipta suasana aman, damai, dan kondusif dalam pelaksanaan.
 
Mengingat, pilkades sangat rawan terjadi perkelahian, penggagalan, dukungan pihak ketiga, dan money politics. Dia berpesan, agar tercipta situasi kondusif, semua calon kades harus benar-benar berkomitmen menjaga keutuhan dan kerukunan warga sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkades.
 
 
"Jangan sampai hanya karena pilkades memecah belah antar masyarakat," ungkapnya. 
 
Selain itu, sekecil apapun permasalahan yang muncul, harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi permasalahan lebih besar.
 
"Siapa pun yang menang ya itu pilihan masyarakat yang kalah harus legawa. Dalam kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Semua pasti mau menang, tapi pasti ada yang kalah. Yang menang jangan bereuforia berlebihan," pesan dia. (han)
 
 
 
Editor : Amin Surachmad
#pemilihan kepala desa #potensi kerawanan #money politics