RADAR JOGJA - Ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa mencapai titik paling panas dalam beberapa dekade terakhir.
Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman tarif impor hingga 25 persen terhadap delapan negara Eropa jika Washington gagal mengambil alih Greenland, wilayah otonomi milik Denmark yang dinilai Trump krusial bagi keamanan nasional AS.
Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social.
Ia menegaskan tarif awal sebesar 10 persen akan mulai diberlakukan pada 1 Februari, sebelum melonjak menjadi 25 persen pada Juni mendatang.
Menurut Trump, kebijakan itu akan terus berjalan hingga tercapai kesepakatan penuh terkait pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat.
Negara-negara yang menjadi sasaran adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, seluruhnya merupakan sekutu dekat AS dan anggota NATO.
Trump menyebut kehadiran pasukan Eropa di Greenland sebagai langkah yang berbahaya dan mengancam stabilitas global, sekaligus menjadi alasan di balik tekanan ekonomi yang ia siapkan.
Tarif tambahan tersebut akan dikenakan di luar bea masuk yang sudah berlaku.
Saat ini saja, rata-rata tarif AS terhadap barang Uni Eropa berada di kisaran 15 persen, sementara produk asal Inggris sekitar 10 persen.
Untuk sektor sensitif seperti logam dan kendaraan tertentu, beban tarif gabungan bahkan telah melampaui 20 persen.
Ancaman ini memicu reaksi keras dari Eropa.
Uni Eropa menilai langkah Trump bukan sekadar persoalan dagang, melainkan bentuk pemaksaan politik terhadap kedaulatan negara lain.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Eropa memilih kemitraan dan kerja sama, bukan intimidasi, serta menegaskan komitmen untuk melindungi kepentingan rakyat dan bisnis Eropa.
Di tingkat nasional, penolakan datang silih berganti.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengaku terkejut dengan ancaman tersebut, terlebih setelah pertemuan yang ia nilai konstruktif dengan pejabat tinggi AS.
Ia menegaskan bahwa kehadiran militer di Greenland semata untuk menjaga keamanan kawasan Arktik yang semakin tidak stabil dan dilakukan secara transparan bersama sekutu, termasuk Amerika Serikat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan tunduk pada tekanan atau ancaman ekonomi.
Sikap serupa disampaikan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson yang menilai urusan Greenland sepenuhnya berada di tangan Denmark dan rakyat Greenland, bukan pihak luar.
Di Brussels, para duta besar Uni Eropa menggelar rapat darurat untuk membahas respons bersama.
Opsi pembalasan pun mulai disiapkan, termasuk kemungkinan pengenaan tarif balasan atas impor AS serta pengaktifan Instrumen Anti-Koersi Uni Eropa, mekanisme yang belum pernah digunakan sebelumnya.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan bahwa konflik terbuka antara AS dan Eropa justru menguntungkan China dan Rusia.
Menurutnya, jika isu keamanan Greenland menjadi perhatian bersama, semestinya dibahas dalam kerangka NATO, bukan melalui ancaman sepihak.
Sementara itu, Greenland sendiri kembali menegaskan posisinya.
Pemerintah dan warga pulau terbesar di dunia tersebut menolak rencana penjualan wilayah mereka, meski mayoritas mendukung kemerdekaan dari Denmark.
Unjuk rasa pun pecah di Nuuk, dengan pesan yang jelas: Greenland tidak untuk dijual.
Ancaman tarif Trump kini bukan hanya mengguncang hubungan dagang lintas Atlantik, tetapi juga menguji fondasi solidaritas NATO dan tatanan politik Barat yang selama puluhan tahun dibangun atas dasar kerja sama, bukan tekanan.
Jika eskalasi berlanjut, dunia bisa menyaksikan pergeseran besar dalam hubungan AS dengan Eropa. (Raka Adichandra)
Editor : Meitika Candra Lantiva