RADAR JOGJA - Ketegangan geopolitik di Amerika Latin antara Amerika Serikat dengan Venezuela semakin memuncak pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.
Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia internasional, Amerika Serikat melancarkan operasi militer berskala besar di ibu kota Venezuela, Caracas, yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui unggahan di platform Truth Social, mengonfirmasi kesuksesan operasi militer tersebut.
"Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang telah ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan ke luar Venezuela,” tulisnya dalam platform Truth Social pada (3/1/2026).
Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memegang peran penting atas pemerintahan Venezuela sampai masa transisi kekuasaan secara resmi dilakukan.
"Amerika Serikat akan menjalankannya (pemerintahan Venezuela)," ujar Trump dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.
Peristiwa ini seketika memicu gelombang reaksi global yang membelah komunitas internasional ke dalam kubu yang mendukung langkah agresif Amerika Serikat dan kubu yang mengecamnya sebagai pelanggaran kedaulatan yang berbahaya.
Dunia Terbelah: Antara Kecaman dan Dukungan
Berdasarkan laporan Al Jazeera, pandangan internasional kini terbagi dua.
Sebagian negara mendukung langkah ini sebagai penegakan hukum yang wajar, sementara negara lainnya mengecam keras karena tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan kedaulatan wilayah.
1. Kubu Penentang Keras
Brasil
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang dinilai telah melewati batas dan melanggar hukum internasional.
"Menyerang negara, dengan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, adalah langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum rimba berlaku di atas multilateralisme," tulisnya dalam platform media sosial X.
Kolombia
Sebagai negara yang berbagi perbatasan panjang dengan Venezuela, Presiden Gustavo Petro bereaksi cepat dengan menyiagakan militer ke perbatasan sebagai bentuk penolakan keras terhadap agresi militer yang terjadi di kawasan tersebut.
"Republik Kolombia menegaskan kembali keyakinannya bahwa perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan kehidupan serta martabat manusia harus menang di atas segala bentuk konfrontasi bersenjata," tulis Presiden Gustavo Petro dalam akun X nya.
Meksiko
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengecam keras intervensi militer tersebut melalui pernyataan resminya di media sosial X.
Ia turut mengutip pasal dalam Piagam PBB, menegaskan bahwa setiap negara anggota dilarang menggunakan ancaman atau kekuatan fisik yang melanggar integritas wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain.
Kuba
Kuba bereaksi sangat keras dengan menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tindakan terorisme.
Melalui postingan media sosial X, Presiden Diaz-Canel menganggap serangan ini sebagai ancaman bagi seluruh kawasan Amerika Latin dan menyerukan solidaritas revolusioner dan reaksi secepatnya dari dunia internasional untuk melawan intervensi asing tersebut.
Chile
Pemerintah Chile di bawah Presiden Boric mengutuk penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dan mendesak solusi diplomatik.
Mereka menekankan bahwa masalah internal Venezuela harus diselesaikan melalui dialog antar negara, bukan lewat intervensi militer asing yang melanggar hukum internasional.
"Kami menyerukan pencarian solusi damai untuk krisis serius yang melanda negara tersebut (Venezuela)," tulisnya dalam akun media sosial X.
Bolivia
Bolivia menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Venezuela.
Mereka mendukung upaya pemulihan demokrasi di negara tersebut dan siap bekerja sama dengan dunia internasional untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak.
"Bolivia menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian, demokrasi, dan koordinasi dengan komunitas internasional untuk bantuan kemanusiaan, perlindungan penduduk sipil, serta dukungan bagi proses rekonstruksi kelembagaan yang kredibel dan berkelanjutan," ditulis dalam postingan Facebook Kementerian Luar Negeri Bolivia.
Uruguay
Melalui Kementerian Luar negeri, Uruguay tetap konsisten pada prinsip politik luar negerinya yang menolak segala bentuk intervensi militer asing, menekankan kepatuhan mutlak pada Piagam PBB.
"Uruguay menolak, sebagaimana biasanya, intervensi militer oleh satu negara di wilayah negara lain dan menegaskan kembali pentingnya menghormati hukum internasional dan Piagam PBB," bunyi pernyataan tersebut.
Rusia
Rusia mengutuk operasi ini sebagai "tindakan agresi bersenjata".
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia menyoroti standar ganda Barat dan menegaskan solidaritas penuh mereka terhadap rakyat Venezuela dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya.
"Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan militer yang merusak dari luar," ujar Kementerian Luar Negeri Rusia.
Iran
Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei juga merespons serangan militer Amerika Serikat.
Iran melihat insiden ini sebagai pola agresi AS yang harus dilawan dengan kekuatan, bukan diplomasi lunak, menggaris bawahi aliansi anti-Barat yang kuat antara Iran dan Venezuela.
"Kami tidak akan menyerah kepada mereka. Dengan mengandalkan Tuhan dan kepercayaan pada dukungan rakyat, kami akan membuat musuh bertekuk lutut," tulisnya dalam media sosial X.
China
China mengecam keras tindakan AS sebagai aksi yang berbahaya.
China juga mendesak Amerika Serikat untuk berhenti melanggar kedaulatan negara lain dan memperingatkan bahwa tindakan ini mengancam stabilitas keamanan di kawasan Amerika Latin.
"China dengan tegas menentang perilaku hegemonik AS, yang secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan mengancam perdamaian serta keamanan di Amerika Latin dan Karibia," kata Kementerian Luar Negeri China.
2. Kubu Pendukung
Argentina
Presiden Javier Milei, dengan gaya blak-blakannya, langsung merayakan serangan Amerika Serikat sebagai kemenangan demokrasi dan runtuhnya kediktatoran.
Pernyataan ini menegaskan posisi Argentina di bawah Javier Milei yang sangat pro Amerika Serikat.
"Runtuhnya rezim diktator yang memanipulasi pemilu, itulah mengapa saya katakan berita hari ini adalah berita luar biasa bagi dunia," kata Presiden Javier Milei.
Ekuador
Presiden Daniel Noboa Azin menggunakan istilah "Narco-Chavista" untuk mendeligitimasi pemerintahan Maduro sebagai sindikat kriminal, bukan entitas politik.
Ia secara terbuka mengajak rakyat Venezuela untuk memberontak dan "merebut kembali negara mereka".
"Waktunya akan tiba bagi semua penjahat narco-Chavista. Struktur mereka akhirnya akan runtuh di seluruh benua," tulis Presiden Daniel Noboa Azin dalam media sosial X.
Panama
Presiden Jose Raul Mulino menekankan bahwa intervensi Amerika Serikat ini adalah jalan untuk memulihkan mandat rakyat yang dicuri.
Panama memposisikan diri sebagai pendukung transisi kekuasaan yang tertib menuju demokrasi.
"Pemerintah saya menegaskan kembali dukungan untuk proses demokrasi dan untuk menghormati keinginan sah rakyat Venezuela, yang diungkapkan secara tegas di kotak suara."
3. Kubu Netral
United Kingdom
Perdana Menteri Keir Starmer mengambil jalan aman, dengan menegaskan ketidakterlibatan Inggris dalam serangan Amerika Serikat ke Venezuela.
Dia berusaha menjaga keseimbangan diplomatik sembari menunggu klarifikasi langsung dari Amerika Serikat sebelum menentukan sikap lebih lanjut.
"Saya ingin memastikan fakta-faktanya terlebih dahulu. Saya ingin berbicara dengan Presiden Trump...Saya bisa tegaskan bahwa kami tidak terlibat," kata Keir Starmer.
Jerman
Jerman menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi ini.
Pemerintah Jerman telah mengaktifkan tim krisis dan terus berkoordinasi dengan sekutunya sembari memantau kondisi di lapangan melalui kedutaan mereka.
Italia
Perdana Menteri Giorgia Meloni lebih fokus pada aspek kemanusiaan dan perlindungan warga negara Italia di Venezuela.
Dengan 160.000 warga Italia yang tinggal di Venezuela, kepentingan utama Roma adalah memastikan keselamatan komunitas diaspora mereka di tengah gejolak di Venezuela.
"Memantau situasi dengan cermat, mengumpulkan informasi tentang sesama warga negara kami," kata Giorgia Meloni. (Aqbil Faza Maulana)
Editor : Meitika Candra Lantiva