RADAR JOGJA - Nepal dilanda krisis politik setelah Perdana Menteri Khadga Prasad (KP) Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes massal yang dipimpin oleh “Gen Z”.
Protes ini terjadi dikarenakan kemarahan masyarakat atas larangan media sosial, dugaan korupsi politik, dan kemarahan terhadap elit politik yang menikmati kekuasaan secara berlebihan.
Pemicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal karena pemerintah melarang akses ke sekitar 26 platform media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram, X).
Larangan tersebut memicu gelombang protes di seluruh negeri, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum muda yang merindukan kebebasan berpendapat.
Gerakan daring juga mengkritik tentang fenomena “nepo kids” atau anak anak elit politik yang dituduh sering hidup boros dengan menggunakan uang rakyat.
Bentrokan tersebut terjadi antara demonstran dan aparat keamanan di Kathmandu dan kota lainya yang memakan korban paling sedikit 19 orang tewas, dan ratusan lainnya luka-luka.
Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam untuk membubarkan massa.
Banyak korban yang dirawat di rumah sakit, termasuk dengan beberapa korban yang mengalami luka berat di kepala dan di dada.
Saat ini pemerintahan telah mencabut larangan media sosial dan membentuk komite investigasi untuk menyelidiki insiden berdarah tersebut.
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Baca Juga: Ada 2.000-an RTLH, Tahun Depan Pemkab Bantul Baru Bisa Perbaiki Seratusan
Presiden Ram Chandra Pudel dan PM Oli juga akhirnya mengundurkan diri, hal tersebut menandai runtuhnya pemerintahan pada saat itu.
Kerusuhan tersebut membuat Bandara Kathmandu ditutup, jam malam diberlakukan, dan militer diturunkan untuk mengendalikan situasi.
Demonstran juga sempat membakar beberapa rumah elit politik, kantor partai, serta menduduki gedung parlemen. (Mochammad Ikhmal Ramadani)