Radar Jogja – Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sementara 1.000 warga Gaza, termasuk korban luka, anak yatim, dan mereka yang mengalami trauma, ke tanah air telah memicu reaksi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan ini, dengan mempertanyakan urgensi serta potensi dampaknya di masa depan.
Anwar Abbas menyatakan bahwa langkah ini, meskipun berniat baik secara kemanusiaan, bisa membuka celah bagi agenda politik tersembunyi.
"Kita harus berhati-hati. Jangan sampai evakuasi ini menjadi bagian dari upaya Israel untuk mengosongkan Palestina dari rakyatnya. Jika mereka keluar dari tanah airnya, apakah nantinya mereka bisa kembali?" ujar Anwar Abbas, seperti dikutip dari pernyataan resmi MUI, Rabu (9/4).
MUI menyerukan agar perhatian internasional lebih difokuskan pada upaya penghentian kekerasan, pengiriman bantuan medis langsung ke Gaza, serta perlindungan warga sipil di sana.
Menurut mereka, memindahkan warga Gaza ke negara lain tidak sejalan dengan upaya menjaga hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka.
"Kita harus membantu mereka bertahan di tanah airnya, bukan justru memfasilitasi eksodus," ujar Anwar.
Di sisi lain, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa langkah ini sepenuhnya didasarkan pada misi kemanusiaan dan bersifat sementara.
Presiden juga menjanjikan bahwa para pengungsi akan dipulangkan setelah kondisi di Gaza memungkinkan untuk kembali.
Perdebatan ini menggarisbawahi tantangan bagi Indonesia dalam menangani isu kemanusiaan yang beririsan erat dengan dinamika politik di Timur Tengah.
Sebagai negara yang mendukung perjuangan Palestina, Indonesia berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan empati kemanusiaan dan menjaga prinsip solidaritas terhadap kedaulatan Palestina.
Penulis: Samil Ngirfan Al Makki
Editor : Bahana.