JOGJA - Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ratih Herningtyas menyebut wacana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia kurang tepat. Permasalahan mendasar di Gaza adalah tentang kedaulatan sebuah negara.
"Kita harus hati-hati melihat konflik di Gaza, basis konflik di sana tentang kedaulatan suatu wilayah yang akan diambil alih oleh Israel, itu," ujar Ratih saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Menurutnya aspek negara yang berdaulat adalah mempunyai wilayah dan penduduk. Apabila wacana tersebut jadi dilaksanakan, potensi wilayah itu kehilangan penduduknya semakin tinggi. Padahal saat ini sebagian wilayah secara fisik telah dikuasai oleh Israel.
"(Rencana) Itu kan seolah-olah seperti memudahkan Israel menganeksasi dan menyatakan itu menjadi wilayah Israel, itu kalau dikaitkan dengan konflik (dasar) nya," tuturnya.
Selain itu, apabila 1.000 orang Gaza tersebut dibawa keluar dari Gaza, belum ada yang menjamin mereka bisa kembali ke sana lagi.
Ia juga menyoroti aspek mekanisme pengelolaan konflik di negara lain. Selama ini, diplomasi Indonesia sudah dilakukan secara intens, khususnya ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) masih dijabat Retno Marsudi.
"Itu sudah tepat menggunakan jalur bilateral, non bilateral lalu lewat organisasi internasional. Itu menurut saya yang perlu diintensifkan," bebernya.
Wacana mengungsikan 1.000 warga Palestina tersebut mengatasnamakan kemanusaiaan. Namun ia menilai peran Indonesia akan lebih tepat dalam aspek mendorong adanya gencatan senjata dan memperlancar mobilisasi bantuan kemanusiaan.
"Kan bantuan kemanusian di sana terhambat, itu malah real dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini," tegasnya.
Menurutnya dalam mekanisme penyelesaian konflik, Indonesia bukan termasuk negara UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) yang kemudian memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan pengungsi. Pengalaman Indonesia dalam menerima dan menangani pengungsi dari luar negeri termasuk bukan sejarah yang sukses. Seperti saat konflik Rohingya dan lainnya.
"Kita konsen, tapi kita belum sebagai pihak yang memiliki kewajiban," terangnya.
Kebijakan tersebut juga harus dilihat dari kapasitas Indonesia dalam kancah Internasional. Wacana tersebut harus menimbang kaitannya dengan pengaruh power dan politik Indonesia untuk melakukan kebijakan itu.
"Kita kan bukan Amerika yang secara politik tindakanya begitu berpengaruh, kita belum sampai disitu," tandasnya.
Selanjutnya melihat kesiapan aspek ekonomi di Indonesia, khususnya ketika 1.000 warga Gaza mengungsi ke Indonesia. Para pengungsi tersebut akan berpotensi menjadi sorotan dunia.
"Menurut saya (wacana) ini agak gegabah dan hanya statmen untuk membuat senang pemerintahan Presiden Amerika Trump saja," ujarnya.
Pernyataan Dosen HI UMY itu bukan tak berdasar, karena saat awal Trump menjadi presiden pernah berkeinginan mengubah Gaza menjadi wilayah baru. Jadi wacana yang disampaikan Prabowo dinilai seperti upaya menyenangkan Trump supaya negosiasi khususnya terkait pajak mendapatkan peluang berhasil.
"Wacana itu tidak pas dan tidak menyentuh esensi persoalan di Palestina," tandasnya.
Wacana itu malah berpotensi untuk memperlancar dan mempercepat tujuan Israel untuk menguasai Palestina. Karena esensi konflik perang di daerah tersebut tentang kedaulatan suatu negara.
"Khawatirnya itu malah jadi contoh Israel, ayo negara mana lagi yang mau menerima warga (Gaza) nah itu kan malah jadi cleansing cepat nanti," jelasnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin