RADAR JOGJA - China kembali menjadi sorotan dunia setelah mengeksekusi Li Jianping, mantan kepala Partai Komunis di Mongolia Dalam, atas kasus korupsi besar senilai 3 miliar yuan.
Eksekusi ini menjadi bagian dari langkah tegas Presiden Xi Jinping dalam upaya pemberantasan korupsi di Negeri Tirai Bambu, yang semakin gencar dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan Xinhua, Li Jianping yang pernah memimpin zona pengembangan ekonomi di Kota Hohhot, Mongolia Dalam, dieksekusi pada Selasa (17/12/2024) setelah mengadakan pertemuan terakhir dengan keluarganya.
Pria berusia 64 tahun ini sebelumnya dijatuhi hukuman mati pada September 2022 atas dakwaan penggelapan dana, penerimaan suap, penyalahgunaan data, serta keterlibatannya dalam sindikat kriminal.
Banding yang diajukan Li ditolak pada Agustus lalu. Hukuman mati tersebut akhirnya disetujui oleh Mahkamah Agung Rakyat di Mongolia Dalam setelah dinyatakan bahwa kejahatan Li tergolong berat, dengan jumlah uang yang digelapkan sangat besar dan dampak sosial yang negatif.
Kasus ini menjadi sorotan internasional, dengan media seperti Business Standard menyebutnya sebagai kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di China.
Eksekusi Li Jianping juga tergolong jarang, mengingat biasanya hukuman mati untuk pejabat korup diberi masa penangguhan dua tahun, yang kerap dikurangi menjadi penjara seumur hidup jika perilaku terpidana dianggap baik.
Pada hari eksekusi berlangsung, pidato Presiden Xi Jinping yang mendorong pejabat partai untuk melakukan introspeksi juga dirilis ke publik.
Dalam pidato tersebut, Xi menegaskan pentingnya mengatasi konflik dan masalah internal partai agar tetap solid dan berintegritas.
Ia meminta para pejabat untuk mengambil langkah cepat dalam mengatasi dampak negatif yang dapat merusak semangat partai.
Meski pemerintah terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, kasus serupa terus mencuat, terutama di kalangan militer.
Dalam dua tahun terakhir, dua menteri pertahanan China dicopot akibat dugaan korupsi.
Laksamana Miao Hua, yang sebelumnya bertugas di Komisi Militer Pusat, kini tengah diselidiki karena dugaan pelanggaran disiplin serius.
Kasus serupa juga menimpa Jenderal Li Shangfu yang dicopot hanya tujuh bulan setelah dilantik sebagai menteri pertahanan pada 2023.
Ia diduga terlibat dalam suap terkait pemberian izin yang melanggar disiplin.
Pendahulunya, Wei Fenghe, juga diselidiki karena membantu pihak lain memperoleh keuntungan tidak semestinya dalam pengangkatan jabatan.
Data dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai menunjukkan, pada tahun lalu saja, sekitar 610.000 pejabat dihukum atas pelanggaran disiplin, termasuk 49 pejabat tingkat tinggi setara wakil menteri atau gubernur.
Langkah tegas pemerintah China ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Xi Jinping, pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama, meski tantangan dan resistensi tetap ada di berbagai lini kekuasaan.