RADAR JOGJA - Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang secara tiba-tiba mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam (3/12/2024), menciptakan gelombang protes dan kekacauan politik di dalam negeri.
Kebijakan ini disebut-sebut sebagai puncak dari ketegangan panjang antara Yoon dan berbagai pihak, termasuk oposisi, media, dan bahkan partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).
Deklarasi tersebut bertujuan memaksa para dokter yang sedang mogok kerja untuk kembali bertugas di tengah konflik seputar reformasi kesehatan.
Namun, parlemen, termasuk anggota partainya sendiri, dengan cepat menolak langkah itu, memaksa Yoon mencabut keputusannya hanya beberapa jam setelah pengumuman.
Presiden berdalih bahwa tindakan itu diperlukan untuk melawan ancaman dari kekuatan pro-komunis dan pro-Korea Utara yang, menurutnya, berusaha mengacaukan stabilitas negara.
Keputusan ini memicu kemarahan publik. Di luar gedung Majelis Nasional di Seoul, ratusan demonstran berkumpul mengecam kebijakan Yoon.
Mereka menuduh langkah tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.
Para pengunjuk rasa menyerukan penangkapan Yoon dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Tolak darurat militer" dan "Hapus darurat militer."
Di tengah situasi tegang, pasukan bersenjata mencoba memasuki gedung parlemen, tetapi staf parlemen berhasil menahan mereka agar sidang dapat berlangsung.
Sejumlah pengamat internasional ikut angkat bicara. Jenny Town dari Stimson Center di AS menyebut langkah itu sebagai tindakan berbahaya yang dapat mempercepat pemakzulan Yoon.
Ia juga menganggap kebijakan ini mencerminkan kepanikan presiden dalam menghadapi oposisi yang semakin kuat.
Mason Richey, seorang profesor di Universitas Studi Luar Negeri Hankuk, menilai bahwa deklarasi tersebut merusak citra Korea Selatan di mata dunia sekaligus mengguncang kepercayaan pasar keuangan internasional.
Krisis ini mengingatkan pada ketegangan panjang yang meliputi masa pemerintahan Yoon sejak awal.
Presiden yang memenangkan pemilu 2022 dengan margin terkecil dalam sejarah Korea Selatan ini telah berulang kali dituduh bersikap otoriter, terutama dalam kebijakannya terhadap serikat buruh, mogok kerja para dokter, dan investigasi hukum terhadap pejabat pemerintahannya.
Kritik ini diperparah oleh retorika Yoon yang kerap mengaitkan isu-isu domestik dengan ancaman ideologi komunis.
Partainya sendiri, PPP, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan.
Han Dong-hoon, pemimpin PPP yang pernah menjadi sekutu dekat Yoon, secara terbuka mengkritik langkah tersebut.
Dengan tekanan yang meningkat dari berbagai pihak, termasuk dari Partai Demokrat Korea yang memegang mayoritas di parlemen, posisi politik Yoon menjadi semakin terancam.
Meskipun deklarasi darurat militer telah dicabut, dampaknya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik belum dapat diprediksi.
Langkah ini menempatkan pemerintahan Yoon di tengah badai krisis, dengan banyak yang mempertanyakan apakah ia dapat bertahan hingga akhir masa jabatannya.
Editor : Winda Atika Ira Puspita