Perintah tersebut berdampak pada para pemimpin senior di negara tersebut memblokir aset mereka di AS dan melarang mereka melakukan perjalanan tidak resmi.
“Kami terus menyaksikan pelanggaran berat terhadap politik, ekonomi, dan hak asasi manusia,” kata Gedung Putih (presiden dan penasihat presiden) dalam sebuah pernyataan.
“Penargetan terhadap masyarakat sipil dan pembatasan ketat terhadap aktivitas politik telah menghambat kebebasan mendasar, sementara aktor-aktor utama, termasuk para pemimpin pemerintah, telah menyedot sumber daya publik demi keuntungan pribadi”.
“Aktivitas terlarang ini mendukung dan berkontribusi terhadap jaringan criminal global berupa suap, penyelundupan, dan pencucian uang yang memiskinkan masyarakat di Zimbabwe, Afrika bagian selatan, dan belahan dunia lainnya,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri AS yaitu Antony Blinken menyebut “berbagai kasus, penculikan, kekerasan fisik, dan pembunuhan di luar hukum” di Zimbabwe telah membuat masyarakat “hidup dalam ketakutan”.
Gedung Putih mengatakan pihaknya memfokuskan kembali dan meningkatkan upayanya untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas yang bertanggung jawab atas eksploitasi ini.
AS juga memberikan sanksi kepada 10 orang lainnya dan tiga pelaku usaha.
Mereka yang masuk dalam daftar tersebut diantaranya yaitu Ibu Negara Auxilia Mnangagwa, Wakil Presiden Constantino Chiwenga, dan Menteri Pertahanan Oppah Muchinguri.
Selain itu, pejabat keamanan senior lainnya yang termasuk anggota kepolisian nasional Zimbabwe dan Organisasi Intelijen Pusat (CIO), juga menjadi sasaran serta para pengusaha yang terbukti memfasilitasi korupsi negara.
Mereka termasuk penasihat Presiden Kudakwashe Tagwirei, istrinya dan dua pebisnis mereka.
Semua yang sebelumnya terkena sanksi oleh AS dan tidak termasuk dalam daftar baru telah dicabut pembatasannya.
Nick Mnangagwa, juru bicara pemerintah Zimbabwe menjelaskan pencabutan program sanksi lama sebagai pembenaran besar terhadap kebijakan luar negeri Pesiden Mnangagwa dan menyebut tarif baru tersebut illegal.
Juru bicara partai Zanu PF yaitu Farai Murroiwa Marapira mengatakan, kebijakan presiden untuk menjadi teman bagi semua orang dan bukan musuh bagi siapa pun serta membuka pintu bagi semua orang telah membuahkan hasil yang pahit
“Jika presiden, ibu negara, dan pejabat senior tetap terkena sanksi, maka Zimbabwe tetap terkena sanksi dan terbebani oleh tindakan illegal ini,” tulisnya di akun media sosial X.
AS pertama kali memberlakukan sanksi ekonomi dan perjalanan terhadap Zimbabwe pada awal tahun 1990an, yang menargetkan Presiden Robert Mugabe dan puluhan pejabat tinggi pemerintah lainnya, yang dituduh Washington telah merusak demokrasi di negara tersebut.
Negara seperi Inggris dan anggota Uni Eropa juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Zimbabwe.
Presiden Mnangagwa yang dilantik untuk masa jabatan kedua pada tahun terakhir negaranya, di masa lalu menyalahkan tarif ekonomi yang melumpuhkan pembangunan dinegara tersebut.