Tiga Kabupaten Pesisir di DIY Bersaing Genjot Pendapatan dari Wisata Pantai

Dzika Fajar • Dipublikasikan Minggu, 4 Oktober 2026 | 20:44 WIB
GERBANG WISATA: Pintu masuk Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu jalur utama wisatawan menuju berbagai destinasi wisata. (Foto: Dzika Fajar/Radar Jogja)
GERBANG WISATA: Pintu masuk Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu jalur utama wisatawan menuju berbagai destinasi wisata. (Foto: Dzika Fajar/Radar Jogja)

GUNUNGKIDUL - Pariwisata masih menjadi andalan DIY. Tak berlebihan jika kemudian sektor ini terus digenjot untuk bisa mendatangkan cuan lewat pendapatan asli daerah (PAD). Persaingan pun tak terelakkan  oleh tiga daerah pesisir di provinsi ini yang sama-sama mengandalkan wisata pantai. Tiga kabupaten itu adalah Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.

Penerimaan retribusi pariwisata Gunungkidul melonjak 60,6 persen hingga 28 Agustus 2026 lalu. Nilainya mencapai Rp 48,99 miliar, jauh di atas realisasi sepanjang 2025 sebesar Rp 30,5 miliar.

Kenaikan itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kunjungan wisatawan. Hingga 28 Agustus, jumlah kunjungan mencapai 3.988.572 orang atau naik 20,9 persen dibandingkan 2025 yang sebanyak 3.298.392 orang.

Capaian retribusi itu bahkan telah mencapai 135,86 persen dari target 2026 sebesar Rp 36,06 miliar. Sementara kunjungan mencapai 123,13 persen dari target tahunan sebanyak 3.239.205 orang.

Baca Juga: Kunjungan Wisata Bantul Turun, Pantai Parangtritis Masih Jadi Magnet Utama

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul Antonius Hary Sukmono mengatakan, kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih perlu terus diperkuat. Terlebih, penguatan pendapatan menjadi kebutuhan daerah di tengah kondisi keuangan saat ini. "Jumlah kunjungan kita harapkan linear dengan jumlah PAD,” katanya

Menurutnya, kontribusi pariwisata terhadap PAD tidak hanya berasal dari retribusi, tetapi juga pajak. Karena itu, pemerintah tidak cukup mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga harus meningkatkan nilai ekonomi dari setiap kunjungan. "Yang kita bidik adalah belanja wisatawan semakin meningkat,” ujarnya.

Wisatawan diharapkan tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang selama berada di Gunungkidul. Perputaran uang tersebut dinilai memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat melalui usaha kuliner, transportasi, rekreasi dan sektor lainnya.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah mendorong pengembangan daya tarik destinasi, aksesibilitas dan amenitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pelaku pariwisata. Digitalisasi transaksi juga terus diperluas untuk mendukung kemudahan pembayaran dan pengelolaan penerimaan. "Pariwisata itu menjual citra dan mitra, sehingga membangun pariwisata itu sangat penting,” jelasnya.

Baca Juga: Kunjungan Wisata Kulon Progo Capai 1,8 Juta Orang, Wisata Pantai dengan Kafe Viral Jadi Daya Ungkit

Hary mengatakan pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi pemerintah dengan pelaku usaha, pokdarwis, desa wisata dan OPD terkait. Disparekrafpora juga telah membangun forum bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Gunungkidul Tourism Community (GKTC), Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), Pokdarwis dan desa wisata.

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini menyebut, pengelolaan pariwisata menjadi salah satu bagian yang dievaluasi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan triwulan kedua 2026.

Menurutnya, pengelolaan pariwisata secara umum telah berjalan baik. Namun sistem penarikan retribusi perlu terus diperbaiki agar penerimaan daerah lebih optimal dan transparan.

Baca Juga: PSIM Matangkan Komposisi Tim jelang Jamu Persija, Uji Sejauh Mana Chemistry Pemain saat Dipasangkan

Endang berharap pembayaran non-tunai yang telah diterapkan di TPR Baron sejak awal Mei dapat diperluas ke destinasi lainnya. Penerapan real time online (RTO) juga harus benar-benar dijalankan.

"RTO dalam penarikan juga harus benar-benar dijalankan. Perbaikan ini dibutuhkan untuk menekan terjadinya kebocoran agar PAD yang dicapai bisa dimaksimalkan,” kata Endang.

Selain sistem penerimaan, DPRD mendorong pembenahan akses menuju destinasi. Dengan kunjungan dan retribusi yang sudah melampaui target, tantangan berikutnya bukan sekadar mendatangkan wisatawan, tetapi meningkatkan belanja wisatawan agar dampak ekonominya semakin besar bagi masyarakat dan PAD Gunungkidul.

Di sisi lain, wisatawan menilai keberadaan TPR tetap penting sepanjang penerimaan yang diperoleh kembali dalam bentuk pengelolaan kawasan dan peningkatan pelayanan. Farid Zulfatah, wisatawan asal Temanggung menilai tarif masuk destinasi wisata Gunungkidul masih sepadan dengan pengalaman yang diperoleh.

Baca Juga: Produksi Sempat Terhenti, 18 Ton RDF dari Kebumen Siap Dikirim ke Cilacap

“Penghasilan warga setempat juga bergantung sama pengelolaan wisata,” katanya. Namun, ia menyoroti akses menuju sejumlah destinasi yang menurutnya masih perlu dibenahi. “Kekurangannya, masih banyak akses ke tempat wisata yang dituju jalannya masih banyak yang rusak,” ujarnya.

Menurut Farid, persoalan tarif bukan menjadi keluhan utama. Justru fasilitas umum perlu mendapat perhatian agar biaya yang dibayarkan wisatawan sebanding dengan layanan yang diterima.

Dengan kunjungan dan retribusi yang sudah melampaui target, tantangan berikutnya bukan sekadar mendatangkan wisatawan, tetapi memastikan peningkatan penerimaan berjalan beriringan dengan kualitas destinasi, aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung. (cr1/laz)

Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja
PAD Gunungkidul Pariwisata retribusi pantai