GUNUNGKIDUL - Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9/2026).
Mereka memprotes penutupan akses menuju pantai yang dinilai berdampak terhadap aktivitas warga dan pendapatan pedagang.
Massa aksi bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta mulai memadati kawasan DPRD Gunungkidul sekitar pukul 10.00 WIB.
Baca Juga: Liverpool Pantau Bek Muda Feyenoord, Jadi Alternatif Jika Frimpong Belum Bangkit
Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi serta aksi simbolis dengan membentangkan spanduk penolakan terhadap pembangunan industri pariwisata di kawasan Pantai Watubolong.
Ketua Pokdarwis Pantai Watubolong, Faisal Yulioto, mengatakan kedatangan mereka untuk meminta keadilan sekaligus menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pimpinan DPRD Gunungkidul.
Salah satu tuntutan utama yakni pembukaan kembali akses masuk Pantai Watubolong yang saat ini ditutup portal oleh proyek pembangunan.
Menurut Yulioto, penutupan akses tersebut berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Pantai Watubolong.
Baca Juga: Viral “A Day in My Life” Berujung Penangkapan, Polisi Bongkar 20 Video dan Bisnis Konten Berbayar
Berkurangnya wisatawan kemudian turut memengaruhi pendapatan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di kawasan pantai.
Sementara itu, perwakilan LBH Yogyakarta, Imam Amalda Rizki, mengatakan pembangunan on the rock dinilai telah menutup akses warga dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat.
Dia menambahkan, kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan kebudayaan bagi masyarakat sekitar.
“Harus terus dijaga,” tegasnya.
Baca Juga: Status Merapi Level III Siaga, pada 21 September 2026, Luncurkan Lava ke Kali Krasak dan Kali Bebeng
Imam juga menyoroti persoalan pembangunan pariwisata yang menurutnya tidak hanya terjadi di Pantai Watubolong. Dia menyebut terdapat 13 kawasan pariwisata lain yang menurutnya juga menghadapi persoalan.
Usai menyampaikan aspirasi, massa kemudian meminta dapat mengikuti audiensi bersama DPRD Gunungkidul.
Sempat muncul tawaran agar audiensi hanya diikuti sejumlah perwakilan warga. Namun, massa menolak dan meminta seluruh warga yang datang tetap diperbolehkan mengikuti audiensi.
Hingga berita ini ditulis, audiensi antara warga, pendamping hukum, dan pihak DPRD Gunungkidul masih berlangsung.(cr1)
Editor : Meitika Candra Lantiva