GUNUNGKIDUL - Berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Terbukti, 6.930 warga berhasil keluar dari kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul Agus Hartanto mengungkapkan, angka kemiskinan Gunungkidul pada 2025 turun menjadi 14,15 persen atau setara 113.480 ribu jiwa. Angka tersebut turun 1,03 persen poin dibandingkan 2024. Artinya, terdapat sekitar 6.930 warga yang berhasil keluar dari kategori miskin dalam kurun waktu satu tahun.
Baca Juga: Molor! Pemohon Keluhkan Pengajuan Izin PBG Lambat, Harus Nunggu 2,5 Tahun: Ini Kata Hasto Wardoyo
“Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 413.617 per kapita per bulan,” jelas Agus Selasa (2/6).
Selain jumlah penduduk miskin yang berkurang, indikator kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Hal itu tercermin dari menurunnya indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan. Kendati demikian, Agus mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih cukup besar. Sebab, tingkat kemiskinan Gunungkidul masih menjadi salah satu yang tertinggi di DIY.
Dia menilai, perlu intervensi pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berbasis kewilayahan. Agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah-wilayah yang masih memiliki tingkat kerentanan tinggi.
“Diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih fokus dan berbasis wilayah agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif,” bebernya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Gunungkidul Chairul Agus Mantara mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I menunjukkan mayoritas program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemantauan terhadap 45 organisasi perangkat daerah (OPD), capaian kinerja fisik pembangunan daerah mencapai 23,33 persen dengan predikat sangat tinggi. Sementara realisasi keuangan tercatat sebesar 18,8 persen atau masuk kategori sedang.
“Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Agus.
Dari sejumlah sasaran pembangunan yang dievaluasi, indikator terwujudnya masyarakat yang sejahtera memiliki capaian tertinggi yakni 32,15 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat mulai berjalan sesuai arah pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul 2025-2029.
Meski demikiansejumlah kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan program. Di antaranya keterlambatan administrasi pada sistem E-Katalog, penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat, hingga kendala teknis operasional pada beberapa sektor infrastruktur. “Berbagai kendala tersebut sudah kami identifikasi dan menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya,” ujarnya. (bas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita