GUNUNGKIDUL - Persoalan kesehatan jiwa di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi perhatian serius. Tingginya jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta kasus bunuh diri, mendorong pemerintah daerah menggandeng pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan lintas sektor.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Ismono mengonfirmasi, saat ini terdapat 1.847 ODGJ di wilayahnya. Dari jumlah itu, sebanyak 12 kasus masih dalam kondisi dipasung dan membutuhkan penanganan terpadu.
"Penanganan ODGJ tidak bisa hanya dari sisi medis. Tetapi juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk sosial dan keluarga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/5).
Selain itu, angka bunuh diri di Gunungkidul juga masih tergolong tinggi. Dalam kurun waktu lima hingga enam tahun terakhir, tercatat 171 kasus bunuh diri dengan rata-rata 27 hingga 30 kasus per tahun.
Hingga Mei 2026, lanjut Ismono, sudah terjadi 12 kasus. Menurutnya, tantangan utama Pemkab Gunungkidul dalam penanganan kesehatan jiwa adalah keterbatasan sumber daya manusia. Terlebih, jumlah psikolog klinis di puskesmas masih minim, sementara dokter spesialis jiwa hanya tersedia empat orang untuk melayani seluruh wilayah kabupaten.
"Kondisi ini tentu belum ideal untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa,” jelasnya.
Pemkab juga mengusulkan pembangunan shelter atau rumah singgah bagi pasien pasca-rawat inap. Fasilitas ini, kata dia, penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan mencegah kekambuhan.
Tak hanya itu, persoalan layanan kesehatan lainnya juga turut menjadi sorotan. Ismono menyebut, ketersediaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, juga masih terbatas, termasuk obat injeksi jangka panjang untuk pasien ODGJ.
"Obat ini penting untuk mencegah pasien kambuh, sehingga kontinuitas pengobatan harus terjamin,” tegasnya.
Permasalahan lain adalah ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan. Akses layanan masih terkonsentrasi di wilayah tengah, sementara daerah pinggiran menghadapi keterbatasan tenaga medis dan sarana prasarana.
Dalam upaya mempercepat penanganan, Pemkab Gunungkidul telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Gunungkidul bahkan diproyeksikan menjadi proyek percontohan dalam penanganan isu kesehatan jiwa dan layanan kesehatan dasar.
"Hasil komunikasi kami dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Gunungkidul akan diproyeksikan menjadi daerah percontohan penanganan terkaut isu-isu kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kebijakan serta menghadirkan intervensi nyata di lapangan. Dengan berbagai tantangan yang ada, ia optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dapat menjadi kunci dalam memperbaiki layanan kesehatan, khususnya di bidang kesehatan jiwa, sekaligus menekan angka kasus bunuh diri di Gunungkidul.
"Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan secara sektoral. Harus ada kerja bersama lintas bidang agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya. (bas/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita