Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul, Hary Sukmono mengungkapkan, selama periode 20 hingga 29 Maret 2026 jumlah kunjungan mencapai 421 ribu wisatawan.
“Pengunjung yang tercatat retribusi mencapai 421.000 wisatawan di seluruh pos yang ada. Terbanyak berada di wilayah JJLS dan pos utama Baron,” ujarnya saat ditemui di Wonosari, Selasa (31/3).
Menurutnya, tingginya kunjungan tersebut menunjukkan kawasan pantai di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) masih menjadi magnet utama wisatawan, mulai dari Pantai Baron hingga Pulangsawal atau Indrayanti, termasuk deretan pantai lain seperti Drini, Sundak, Krakal, Kukup, dan Sepanjang. Seiring tingginya arus kunjungan, lanjut Hary, Pemkab Gunungkidul mulai mendorong transformasi sistem pembayaran retribusi wisata ke arah digital. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless di pos retribusi.
Hary menjelaskan, Pantai Baron dipilih sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam implementasi sistem tersebut. Setelah momentum libur Lebaran, pihaknya langsung melakukan pemaparan roadmap inovasi cashless payment sebagai bagian dari peningkatan layanan publik. “Targetnya awal Mei 2026 sudah harus launching dan uji coba 100 persen cashless di TPR Baron,” tegasnya.
Menurut dia, penerapan sistem non tunai diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran pendapatan, mempercepat proses layanan, serta memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam melakukan pembayaran. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkab Gunungkidul menggandeng sejumlah pihak, di antaranya PLN, Bank BPD DIY, PDAM, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul. Kesiapan infrastruktur seperti jaringan internet, listrik, dan perangkat pembayaran menjadi fokus utama dalam tahap persiapan.
“Targetnya Mei mendatang akan kami uni coba di Pos TPR Baron,” sebutnya.
Sementara itu, Sekertaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Eko Nur Cahyo menyampaikan, uji coba sistem cashless akan difokuskan di Pos TPR Baron sebagai langkah awal sebelum diterapkan secara lebih luas. “Komitmen pemerintah daerah adalah mendorong tata kelola yang transparan, modern, dan berbasis data melalui inovasi di sektor pariwisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemaparan implementasi roadmap cashless tersebut telah disampaikan kepada bupati Gunungkidul dalam rapat di Sekretariat Daerah pada 27 Maret 2026, yang juga dihadiri sejumlah pejabat terkait lintas organisasi perangkat daerah. Dengan penerapan sistem pembayaran non tunai ini, ia berharap pengelolaan retribusi wisata semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“PAD dari sektor pariwisata selama ini menjadi andalan,” pungkasnya mengakhiri. (bas)