GUNUNGKIDUL- Pemangkasan dana desa (DD) hingga 70 persen dinilai akan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya warga di tingkat padukuhan. Hal itu disampaikan Lurah Genjahan, Kapanewon Ponjong Agung Nugroho menyusul turunnya alokasi dana desa 2026.
Agung menyebut, dana desa Kalurahan Genjahan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 1,2 miliar, pada 2026 menurut informasi yang ia terima hanya tersisa Rp 370 juta. Artinya, terjadi pemotongan anggaran yang sangat signifikan.
“Ya dana desa dipotong langsung oleh pemerintah pusat. Kami santai saja karena yang memotong pemerintah langsung. Tapi yang jelas ini sangat berpengaruh bagi warga," ujarnya Jumat (16/1).
Menurut Agung, dampak paling nyata dari pemangkasan itu dirasakan masyarakat. Pasalnya, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat dusun terpaksa dihentikan karena ketiadaan pendanaan. "Pembangunan dusun tidak ada dana. Artinya warga yang tinggal di padukuhan jelas tidak mendapatkan dana desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini dana desa menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur berbasis padat karya yang melibatkan warga setempat. Ketika anggaran dipangkas, kesempatan kerja bagi masyarakat pun ikut menghilang. Sebab, pembangunan infrastruktur itu yang bekerja warga. Tak hanya pembangunan fisik, rutinitas pemberdayaan masyarakat juga ikut kendor. Sejumlah kader yang selama ini menjadi ujung tombak layanan sosial di desa sangat bergantung pada dana desa.
“Kader posyandu, kader kesehatan, kader dusun, kader lansia, hingga yandu remaja, semua sumber dananya dari dana desa. Kalau dipangkas, jelas aktivitasnya terganggu,” ungkap Agung.
Ia juga menyebut, kondisi ini membuat rencana perbaikan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan di padukuhan terhenti. Selain itu, pada tahun-tahun sebelumnya, Kalurahan Genjahan aktif menjalankan program ketahanan pangan terpadu. Mulai dari bantuan bibit, alat pertanian seperti traktor, hingga rencana pembangunan toko pertanian untuk mendukung distribusi pupuk subsidi.
"Bangunannya sudah jadi. Rencananya 2026 ada toko pupuk dan pupuk subsidi yang dikelola kalurahan. Tapi dengan pemangkasan ini, tidak jadi. Dana per dusun Rp 25 juta untuk jalan dan jambanisasi juga hilang,” jelasnya.
Agung menegaskan pihaknya hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah dengan pagu dan pertanggungjawaban yang jelas. Bahkan secara administratif, pemangkasan DD justru meringankan beban pamong.
"Kalau dana desa dipangkas, pamong malah tidak repot laporan tiap tahun. Tapi dampaknya ke masyarakat itu berat,” terangnya.
Meski demikian, Agung mengaku tetap mendukung program pemerintah. Namun ia mengkritisi skema pemotongan dana desa untuk mendukung program nasional, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia mengaku pada 2025 lalu DD di Kalurahan Genjahan dipotong Rp 300 juta untuk alokasi MBG. Terakhir 30 persen dari DD juga disiapkan untuk KDMP terkait jaminan pinjaman modal.
"Kalau satu tahun KDMP tidak sanggup membayar utang pinjaman, DD yang akan dipotong. Kalau sudah dipangkas sekian banyak, terus harus jadi jaminan, bagimana dengan dana desa yang dipergunakan untuk masyarakat,” ujarnya.
Agung bahkan menilai pemangkasan besar-besaran DD bertentangan dengan semangat otonomi desa. "Desa diberi otonomi daerah, tapi dilanggar oleh pemerintah pusat. Dengan pemotongan seperti ini, otonomi itu sudah tidak ada,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul Suhadi membenarkan isu pemangkasan dana desa yang berkembang. Menurutnya, dana desa yang akan diterima kalurahan di Gunungkidul diperkirakan hanya sekitar 15 persen atau rata-rata Rp 300 jutaan.
Jika benar terjadi pemangkasan, lanjut dia, dampaknya pasti akan besar. “Terutama pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Lurah Pancarejo Semanu Suhadi.
Ia menyebut, berbagai pos anggaran krusial terancam terhambat. Mulai insentif pendidik PAUD, honor kader posyandu dan keluarga berencana, hingga program RTLH dan jambanisasi.
Meski demikian, Suhadi mengajak seluruh lurah untuk tetap berpikir positif. "Kita berharap kebijakan ini sudah melalui kajian matang dan mengacu pada skala prioritas. Semoga ada keputusan terbaik dari para pemimpin kita,” harapnya. (bas/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita