Kerusakan talud dan tiang bangunan akibat abrasi menggerus kawasan TPI.
Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina Dinas Perikanan dan Tangkap Laut Gunungkidul, Fadel Suhaji menyebutkan, bangunan TPI yang baru, yang berada lebih dekat dengan bibir pantai, beberapa kali mengalami ambruk pada bagian talud.
“Taludnya beberapa kali ambruk dan kondisi bangunan cukup membahayakan. Untuk sementara kami pindahkan aktivitas ke TPI lama di sisi utara demi faktor keamanan,” ujarnya saat ditemui di Wonosari pada Senin, (17/11/2025).
TPI Baron merupakan satu dari delapan TPI yang dikelola Kabupaten Gunungkidul dan berada di bawah UPT TPI Arghamina, Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul. Dalam operasional sehari-hari, TPI ini dijalankan oleh dua petugas dengan satu koordinator yang membawahi TPI Baron dan TPI Drini.
Sebelumnya, bangunan lama TPI Baron terpantau terancam abrasi. Fadel mengaku, nelayan Baron telah melaporkan kondisi beberapa tiang bangunan yang mengalami kerusakan dan dinilai berisiko membahayakan keselamatan.
“Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh DKP Gunungkidul,” tegasnya.
Pada pekan lalu, kata Fadel, UPT TPI Arghamina melakukan survei dan monitoring cepat ke lapangan.
Perbaikan darurat kemudian dilakukan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul melalui pos belanja pemeliharaan gedung dan bangunan TPI.
Menurutnya perbaikan meliputi pemasangan dua penyangga kayu jati berkualitas untuk menopang tiang yang melemah. Meski kini bangunan dinilai cukup aman, lanjut dia, risiko abrasi tetap menjadi ancaman.
“Sebagai antisipasi, petugas memasang tulisan larangan beraktivitas di bangunan lama pada sisi selatan,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul Hary Sukmono menyampaikan, hampir seluruh garis pantai Gunungkidul rawan abrasi.
Wilayah pesisir dari Kapanewon Girisubo hingga Purwosari memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia menyebut, mulai dari Pantai Baron, Sepanjang, Drini, hingga Krakal di Kapanewon Tanjungsari sebagai titik paling sering terdampak.
“Di Pantai Baron, abrasi tidak hanya dipicu gelombang tinggi, tetapi juga aliran sungai bawah tanah. Hampir tiap tahun selalu ada potensi abrasi,” ungkapnya.
Selain faktor alam, menurutnya aktivitas manusia seperti pembangunan di kawasan sempadan pantai turut memperparah kondisi.
Ia menegaskan bahwa penanganan abrasi bukan hanya tanggung jawab DLH, namun juga memerlukan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata, DPUPRKP, BPBD, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menurut Hary, salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan ialah penanaman vegetasi pantai sebagai penguat area pesisir.
“Hingga saat ini DLH baru mampu melakukan sosialisasi karena keterbatasan anggaran,” terang Hary. (bas)
Editor : Bahana.