RADAR JOGJA - Setidaknya ada 150 baliho terpampang wajah Bupati Petahana Gunungkidul Sunaryanta bersanding dengan Arif Darmawan (Arda) di sejumlah ruas jalan. Nampak dari baliho itu, Sunaryanta dan Arda bakal menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul 2024 mendatang.
Dikonfirmasi, Arif Darmawan atau yang biasa disapa Arda mengaku mengetahui tersebarnya baliho-baliho yang menampakkan dirinya dengan bupati petahana. Menurutnya, baliho itu merupakan inisiasi dari masyarakat Muhammadiyah yang mendukung dirinya untuk bersanding dengan Sunaryanta pada Pilkada 2024.
"Saya kan ketua Pimpinan Wilayah Pemudah Mauhammadiyah DIJ, dan saya didukung untuk ikut maju dalam Pilkada 2024," ujar Arda saat ditemui kemarin (26/7).
Dia mengaku telah mendaftarkan diri sebagai kandidat calon wakil bupati melalui Partai Golkar dan PKB. Begitu pula dengan Bupati Petahana Sunaryanta. Baliho tersebut, sebagai upaya masyarakat Muhammadiyah untuk membranding dirinya.
Dalam upaya pendekatan ke Sunaryanta, Arda mengaku telah menjalin komunikasi terkait persiapan pilkada. Kendati demikian, belum ada titik terang mengenai komunikasi yang telah dibangun. "Komunikasi soal pilkada dengan Sunaryanta juga sudah, hingga membangun Gunungkidul ke depan," ucapnya.
Dirinya tengah menunggu keputusan parpol mengenai pengusungan bakal calon kepala daerah nantinya. Dia juga telah berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya untuk bisa mengumpulkan dukungan politik ke depannya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Gunungkidu Andang Nugraha membenarkan adanya sejumlah baliho bakal calon yang sudah mulai tersebar di beberapa titik. Pihaknya menilai baliho tersebut merupakan alat peraga sosial (APS).
"Masih APS, belum bisa kami katakan alat peraga Kampanye (APK). Jadi belum kewenangan kami dalam penindakannya," ujar Andang saat dihubungi.
Kendati demikian, pihaknya tetap mengingatkan agar pemasangan baliho-baliho sesuai dengan peraturan yang ada. Pihaknya juga tengah mendata jumlah baliho-baliho yang telah tersebar. "Penindakan nanti pada saat waktu kampanye. Kalau sekarang masih kewenangan Satpol PP," ucapnya.
Mengenai tata cara pemasangan APK, kata Andang, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pihaknya bakal mengawasi baliho-baliho yang memiliki indikasi melakukan pelanggaran baik dari zona hingga waktu pemasangan. (ndi/laz)
Editor : Satria Pradika