RADAR JOGJA - Debat capres dan cawapres yang sudah memasuki tahap empat jadi perhatian banyak kalangan. Termasuk terkait masyarakat adat, yang disinggung dalam debat cawapres lalu.
Anggota MPR RI GKR Hemas menyebut, Jogja adalah contoh tempat masyarakat adat menemukan kesempurnaan dalam menjalankan filosofi dan budaya tradisional. Sekaligus bisa menjadi cerdas, maju dan modern.
"Jogja adalah contoh Indonesia kecil yang merepresentasikan berbagai suku, agama, dan daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Gunungkidul Senin (22/1).
Keragaman, kata dia, muncul dari banyaknya generasi muda pendatang yang meneruskan Pendidikan di Jogja. Tidak hanya Universitas yang melahirkan banyak sarjana, master dan doktor, tetapi banyak SMA dan SMK yang menjadi tujuan dari pelajar di seluruh nusantara.
Hemas menekankan tidak boleh ada keraguan, meskipun masyarakat hidup di Beji, Gunungkidul. Sudah tidak ada lagi Beji, ataupun Gunungkidul yang miskin, kurang air, dan kelaparan. Sekarang semua telah menjadi makmur, lancar air, dan ada restoran di mana-mana.
"Yang penting semuanya harus bersatu membangun Gunungkidul dan membangun Jogja. Semua harus berpegang pada Pancasila," pesannya.
Beberapa pertanyaan kemudian muncul dalam diskusi, termasuk mengenai pengembangan desa dan juga sistem demokrasi dalam Pancasila.
Hemas lalu menjelaskan bagaimana pengembangan desa bisa dilakukan dengan mengeksplorasi potensi wisata. Termasuk yang terkait dengan Hutan Adat Wonosadi yang bisa dijadikan hutan wisata.
Baca Juga: Bos Cindo Diprotes Netizen, Gaji 80 Ribu Dibayar dengan Permen, Bukan Pelit, Tapi Dzolim!
Lalu ada juga situs watu gendong yang bisa mengundang wisatawan dari seluruh Indonesia untuk datang ke Beji.
Akan halnya demokrasi, kata Hemas, sebenarnya sudah tertulis dengan jelas dalam sila ke 4 dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Demokrasi, kata dia, menekankan adanya kebijaksanaan dari para elit politik dengan sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kata Presiden malah tidak muncul dalam Pancasila.
"Karena itulah sistem MPR, DPR dan DPD harus kita perkuat, sementara untuk Presiden, kita harus mencari yang benar-benar bijaksana," ujarnya.
Editor : Heru Pratomo