GUNUNGKIDUL - Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH) tahap empat mulai dicairkan. Di wilayah Gunungkidul total anggaran sekitar Rp 26,3 miliar.
Ditransfer ke nomor rekening keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode November-Desember 2023.
Koordinator PKH Kabupaten Gunungkidul Herjun Pangaribowo mengatakan, penerima manfaat PKH diambil dari basis data yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Baca Juga: Perpaduan Tradisi Lisan dan Keindahan Alam
"Berdasarkan rekap bansos PKH periode November-Desember total ada 47.753 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp 26.333.939.228," kata Herjun Pangaribowo Senin (20/11).
Dia menjelaskan, jumlah penerima terbanyak PKH ada di Kapanewon Semanu mencapai 4312 KPM. Total nominal bantuan yang diterimakan besarannya mencapai Rp 2,3 miliar.
Terbanyak kedua dan ketiga Kapanewon Playen dan Wonosari. Kapanewon Playen 3815 KPM jumlah nominal bantuan Rp 1,9 miliar. Sementara Kapanewon Wonosari 3691 KPM menerima Rp 1,9 miliar.
"Terkecil Kapanewon Girsubo 1312 KPM nominal bantuan Rp 787 sekian juta," jelasnya.
Pencairan dilakukan secara bertahap atau per termin sesuai dengan alokasi Kemensos. Besaran rupiah penerima bansos PKH variatif.
Contoh, bansos lanjut usia (lansia) Rp 600 ribu, anak sekolah jenjang pendidikan SMA sederajat Rp 600 ribu, termasuk balita, anak usia lima tahun, SD, SMP, dan disabilitas.
"Bansos PKH sudah masuk ke rekening KPM, sudah mulai diambil," ujarnya.
Penyalurannnya melalui ATM Bank Mandiri dan kantor pos. Di Gunungkidul pengambilan BLT PKH juga disalurkan melalui Kantor Pos Wonosari, jumlahnya sekitar 4000 KPM.
Baca Juga: Kasus Stunting Gunungkidul Tertinggi di DIJ
Menurut Herjun, data penerima PKH terus diperbarui.
"Masih ada kemungkinan nanti tambah data penerima lagi, karena sistemnya penyaluran PKH tidak sekali. Data turun per termin," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Giyanto mengatakan sebanyak 10261 KPM dinonaktifkan secara otomatis dari penerima bansos.
"Tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, penonaktifan data penerima bansos dilakukan sejak Oktober 2023," kata Giyanto. (gun)