RADAR JOGJA - Dirintis sejak 2020, Mall Pelayanan Publik (MPP) di Terminal Tipe A Selang, Wonosari akhirnya diresmikan. Layanan terpadu dan satu pintu tersebut kini juga terkoneksi dengan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).
Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto mengatakan, grand launching MPP patut disyukuri. Ke depan diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. "Di posisi yang terakhir ini kita sudah bisa terkoneksi dengan sistem pelayanan secara online dengan Provinsi DIJ," kata Heri Susanto di sela acara grand launching MPP kemarin (14/12).
Jika ada salah satu proses perizinan perlu dukungan langsung sudah bisa online dengan fasilitas pelayanan publik yang disediakan perwakilan Provinsi DIJ. MPP ini memiliki fungsi pelayanan dari ujung sampai pangkal. "Kan, mengenai perizinan ada yang kewenangan di provinsi. Misalkan dari pemprov ada yang harus menerbitkan rekomendasi langsung bisa dikomunikasikan di Mall Pelayanan Publik," ujarnya.
Selanjutnya diharapkan keberadaan MPP diinformasikan secara masif kepada masyarakat sehingga dapat mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Karena dengan adanya MPP ini tidak lagi berkunjung ke dinas terkait. "Apa lagi MPP tempatnya representatif sehingga pelayanan bisa lebih cepat," ucapnya.
Heri juga menyebut, jumlah layanan di MPP Gunungkidul semakin banyak hingga belasan jenis. Tentu hal demikian diharapkan membuat layanan publik jadi semakin efektif dan masyarakat semakin terbantu. "Jadi layanannya semakin cepat dan murah, bahkan kalau bisa tanpa biaya sama sekali," ujarnya.
Sementara itu, secara daring Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas mengatakan, MPP Gunungkidul bisa jadi model percontohan bagi daerah lain. Khususnya dalam memberikan layanan terpadu untuk masyarakat. "Ini jadi contoh bagaimana integrasi pelayanan ke masyarakat dilakukan," kata Azwar Anas.
Pihaknya berpesan agar Pemkab Gunungkidul menjadikan layanan publik sebagai salah satu prioritas. Caranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Layanan yang diberikan memberikan dampak positif. "Jangan sekadar sibuk rapat, harus lincah," kata Azwar.
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) Provinsi DIJ Agus Priono juga berpesan agar layanan MPP Gunungkidul tidak sekadar peningkatan fisik. Tetapi juga kualitas layanan. "Kualitas layanan terutama ditingkatkan dari kemampuan dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). MPP Gunungkidul pun diyakini bisa mewujudkan prinsip good governance," kata Agus Priono. (gun/din) Editor : Editor Content