Besaran BLT 40 Persen Memberatkan

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 16 Desember 2021 | 18:29 WIB
ORASI - Aksi damai Paguyuban Lurah Semar Gunungkidul mendesak revisi aturan dana desa di halaman gedung wakil rakyat (15/2).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
ORASI - Aksi damai Paguyuban Lurah Semar Gunungkidul mendesak revisi aturan dana desa di halaman gedung wakil rakyat (15/2).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Usulan program mandiri melalui musyawarah kalurahan (muskel) tahun depan terancam hangus. Hal ini menyusul keluarnya aturan tentang penggunaan dana desa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden No 104/2021 tentang Rincian APBN 2022.

Lurah Dengok, Kapanewon Playen, Suyatno mengatakan, dalam aturan baru disebutkan, kalurahan tidak bisa melaksanakan program kerja secara mandiri hasil muskel karena kedepan pemanfaatan dana desa ditentukan pemerintah pusat.

“Paguyuban lurah telah melakukan pencermatan. Ternyata pemanfaatan (dana desa) tahun depan dihabiskan untuk mengakomodasi program dari pemerintah pusat,” kata Suyatno saat dihubungi Rabu (14/12).

Untuk BLT dana desa ditetapkan sebesar 40 persen dari pagu dana desa yang dimiliki. Program ketahanan pangan sebesar 28 persen, penanganan stunting 16 persen, desa aman Covid-19 8 persen, pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) 7 persen, BUMDes 6 persen dan program SDGs 2 persen.

“Konsekuensinya, program mandiri hasil musyawarah rencana pembangunan kalurahan yang sudah jadi program prioritas tidak bisa dilaksanakan karena sudah tidak memiliki anggaran lagi,” ungkapnya.

Terpaksa tertunda lagi karena dana habis. Anggarannya sudah diplot untuk program pemerintah pusat. Meski demikian pihaknya tetap berharap ada peninjauan ulang berkaitan dengan aturan tersebut.“Sebesar 99 persen dari alokasi dari dana desa digunakan untuk mengakomodasi program dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Lurah Pacarejo, Semanu, Suhadi mengatakan, review Perpres No 104 harus dilakukan karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Desa. Mengacu pada Perpres 104, pemanfaatan dana desa lebih condong ke pemberdayaan masyarakat. “Menurut saya ruh dari dana desa sudah keluar dari batang tubuh UU Desa,” kritiknya.

Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengaku telah bertemu dengan perwakilan Paguyuban Lurah Semar Gunungkidul. Ada sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada wakil rakyat. Berkaitan dengan aturan beru penggunaan dana desa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden No 104/2021 tentang Rincian APBN 2022. "Semua aspirasi kami tampung untuk selanjutnya kami tindaklanjuti," kata Endah Subekti Kuntariningsih. (gun/bah)

  Editor : Editor Content
rtlh Gunungkidul APBN 2022