JOGJA - Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai kebingungan di kalangan warga Kota Jogja.
Sejumlah warga menilai hasil pemeringkatan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga mereka yang sebenarnya.
Salah seorang warga Jetis, Kota Jogja, Indra Nugroho, mengaku kaget usai mengecek status desil berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya.
Ia terdaftar pada kelompok desil 6–10, yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan menengah ke atas.
Baca Juga: Menteri Rachmat Pambudy Tinjau Penerapan Pertanian Berbasis Data dan AI, Perkuat Ketahanan Pangan
"Saya bingung penentuannya seperti apa, kok bisa masuk desil 6–10. Menurut saya agak aneh karena tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang saya rasakan," ungkap Indra pada Sabtu (22/8/2026).
Indra membandingkan kondisinya dengan rekannya yang secara ekonomi lebih mampu, namun justru masuk ke dalam desil 2 atau kelompok ekonomi rentan.
Keluhan serupa disampaikan Muhammad Yudha, mahasiswa perantau asal Lampung di UNY, yang mendapati dirinya berada di desil 8.
Menanggapi fenomena ini, Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, menegaskan bahwa angka desil tidak boleh dijadikan patokan mutlak atas kondisi ekonomi seseorang.
Baca Juga: Terungkap! Masa Kecil Nunung Ternyata Dekat dengan Pemakaman dan Sering Alami Kejadian Gaib
"Desil jangan dianggap sebagai label mutlak. Desil hanyalah alat bantu penyaringan untuk melihat posisi keluarga dalam kelompok masyarakat, bukan sebuah vonis," jelas Susilo.
Susilo memaparkan bahwa pemeringkatan DTSEN menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) berbasis indikator sosial ekonomi yang cenderung stabil.
Padahal, kondisi ekonomi rumah tangga bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu akibat pemutusan hubungan kerja, bertambahnya tanggungan, atau biaya medis darurat.
Selain itu, indikator kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, melainkan juga kepemilikan aset, tabungan, jenis pekerjaan, beban utang, serta akses terhadap layanan dasar.
Faktor lokasi juga memicu disparitas daya beli karena biaya hidup antarwilayah berbeda signifikan.
Baca Juga: Prediksi Skor Fortuna Sittard vs AZ Alkmaar, Adu Gengsi Dua Tim yang Belum Terkalahkan
"Uang Rp 4 juta di Jakarta tentu memiliki daya beli berbeda dibanding di daerah lain. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan deflator spasial penting diperhitungkan untuk menyesuaikan perbedaan biaya hidup antarwilayah," tambahnya.
Susilo menyarankan agar pemutakhiran data DTSEN dilakukan secara berkala dan mempertimbangkan aspek kerentanan ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian instrumen pengukuran agar selaras dengan tujuan kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
Editor : Meitika Candra Lantiva