JOGJA - Petani dan pelaku usaha desa di DIY didorong memanfaatkan platform pasar digital dodolan.co.id agar hasil bumi mereka terserap langsung ke pasar, termasuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG).
Kehadiran marketplace lokal tersebut diharapkan memutus rantai distribusi yang panjang sekaligus memastikan perputaran anggaran negara tidak hanya dinikmati pelaku usaha di luar desa.
Gagasan itu mengemuka dalam pertemuan puluhan pamong desa mulai lurah, dukuh hingga camat di Pawiyatan Pamong Keraton Jogja, Rabu (8/7/2026).
Mereka membahas berbagai persoalan distribusi hasil pertanian dan rendahnya keterlibatan desa dalam pengadaan komoditas pangan.
Pimpinan sekaligus salah satu pendiri dodolan.co.id, Hapsoro mengatakan, selama ini pemerintah sebenarnya telah membuka ruang yang luas bagi desa melalui UMKM maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Namun, besarnya anggaran yang beredar belum sepenuhnya dinikmati masyarakat desa karena terbatasnya akses pasar.
"Desa ini sekarang sudah jelas memiliki ruang melalui regulasi pemerintah. Tetapi yang terjadi, dana dari negara itu justru banyak mengalir ke luar daerah, sementara desa hanya menjadi penonton,” ujarnya saat ditemui di Pawiyatan Pamong Keraton, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, potensi komoditas desa sangat beragam, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga beras.
Seluruh produk tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk masuk dalam rantai pasok program MBG apabila petani memiliki akses langsung kepada pembeli dalam skala besar.
Terlebih, selama ini belanja komoditas untuk MBG lebih banyak dipasok dari luar wilayah. Padahal desa memiliki kemampuan memproduksi kebutuhan pangan tersebut.
"Teman-teman petani dan peternak di desa selama ini hanya menjadi penonton. Padahal belanja untuk MBG sangat besar. Barang justru datang dari luar, sementara hasil pertanian desa tidak terserap," terangnya.
Baca Juga: Kim Klaim Banyak Pemain Yang Ingin Gabung ke PSS Sleman
Ia menjelaskan, implementasi platform dilakukan secara bertahap di seluruh DIY sesuai kesiapan masing-masing pemerintah desa. Untuk menjaga keberlangsungan operasional, setiap transaksi dikenai biaya administrasi sebesar dua persen.
Biaya tersebut dinilai jauh lebih kecil dibanding manfaat ekonomi yang dihasilkan karena uang hasil transaksi tetap berputar di tingkat desa maupun kecamatan.
“Ini berbeda dengan platform dagang nasional yang sebagian besar aliran modalnya ke luar daerah,” jelasnya.
Selain memperpendek rantai distribusi, marketplace tersebut juga menghadirkan sistem transparansi harga.
Baca Juga: Tak Sekadar Tampung Aspirasi, Rumah Rakyat Jateng Kini Jadi Pusat Layanan Adminduk
Seluruh transaksi dapat dipantau secara real time sehingga petani mengetahui harga pasar secara terbuka tanpa bergantung pada tengkulak. Dicontohkan, komoditas jagung pipil di Gunungkidul yang selama ini sering mengalami fluktuasi harga.
Melalui sistem digital, posisi tawar petani diyakini akan meningkat karena tersedia pembanding harga dari berbagai pemasok.
"Bahkan ada fitur pembanding antarsupplier. Kalau supplier-nya petani desa yang lokasinya lebih dekat dengan dapur umum, tentu harganya lebih kompetitif. Murah bukan berarti murahan, tetapi karena rantai distribusinya lebih pendek sehingga petani tetap memperoleh keuntungan," imbuhnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita