JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY secara intensif sudah memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memotret kondisi riil dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu melibatkan 4.082 petugas lapangan yang disebar ke seluruh wilayah DIY.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga: SPMB Hari Pertama di SMPN 6 Jogja, Ortu Calon Siswa Masih Kebingungan karena Gaptek
Menurutnya, data yang dikumpulkan tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi pijakan dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.
"Ini agenda strategis nasional untuk mendapat data menyeluruh soal kondisi dan potensi perekonomian Indonesia. Data itu akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Endang menjelaskan, ribuan petugas sensus telah mulai mendatangi rumah tangga maupun lokasi usaha untuk melakukan pendataan. Dari total 4.082 petugas yang bertugas di DIY, mereka akan melakukan pendataan secara riil dengan skema door to door, per rumah.
Secara prinsip, ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang akurat dan transparan.
Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas data yang dihasilkan nantinya.
"Petugas datang ke rumah dan usaha masyarakat di seluruh DIY. Kami harap masyarakat menerima petugas dengan baik, isi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan terjaga dengan baik," katanya.
Lebih lanjut, ia berujar bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DIY juga menjadi salah satu kegiatan statistik terbesar yang dilakukan BPS tahun ini.
Pendataan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan berskala besar yang beroperasi di wilayah DIY.
Untuk menjaga kualitas hasil sensus, BPS DIY juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah. Sinergi dilakukan bersama Pemerintah Daerah DIJ, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi kependudukan, hingga lembaga pendidikan.
Kolaborasi itu dinilai penting guna memastikan cakupan pendataan lebih luas sekaligus meningkatkan akurasi data ekonomi yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Selain itu, BPS DIY juga menggandeng media massa untuk memperluas sosialisasi pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026 serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat.
"Hubungan dan kolaborasi dengan lintas sektor akan sangat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat di Sensus Ekonomi 2026," tandasnya. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita