Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya membela pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tak perlu khawatir meski nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.600 per dolar AS.
Dalam pidato di Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2026, Prabowo mengatakan: “Masyarakat desa pakai rupiah, selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, santai saja.”
Pada Senin (19 Mei 2026), Purbaya menegaskan bahwa pernyataan Prabowo hanya bentuk hiburan yang sesuai dengan suasana kampanye di desa.
“Pak Prabowo sangat memahami kondisi ekonomi. Itu cara beliau mendekatkan diri dengan masyarakat,” kata Purbaya.
Baca Juga: Bagian dari Pelurusan Informasi, Personel Polres Kebumen Dibekali Pemahaman AI
Menurut data pasar, rupiah ditutup di level Rp17.583 per dolar AS pada perdagangan Senin.
Angka ini menjadi yang terlemah sejak krisis moneter 1998.
Pernyataan Prabowo dan pembelaan pemerintah menuai kritik tajam dari kalangan ekonom dan aktivis masyarakat.
Ekonom menilai pernyataan tersebut tone-deaf karena pelemahan rupiah berdampak langsung ke desa-desa melalui inflasi impor.
Harga bahan bakar, pupuk, dan pangan yang sebagian besar bergantung impor terus merangkak naik, membebani petani dan masyarakat pedesaan di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur.
Baca Juga: Hindari Antrean, Daging Kurban dari Presiden Prabowo di Kota Magelang Bakal Diantar ke Rumah
“Rupiah lemah berarti biaya produksi naik, harga pupuk dan obat-obatan pertanian ikut melambung. Ini bukan lagi soal ‘cuma pakai rupiah’ di desa,” ujar salah seorang ekonom yang enggan disebut namanya.
Di media sosial, netizen ramai mempertanyakan kesenjangan antara pernyataan elite dan realita masyarakat.
Banyak yang membandingkan antara “senyum menteri” dengan kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari.
Di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, pelemahan rupiah ini dikhawatirkan akan menambah tekanan pada sektor pertanian dan UMKM.
Baca Juga: Menuju KLA, Pemkab Purworejo Lakukan Sidak untuk Pastikan Tak Ada Kekerasan di Daycare
Petani di kawasan Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang banyak mengandalkan pupuk bersubsidi serta pasar ekspor komoditas khawatir biaya produksi terus membengkak.
Pemerintah pusat hingga kini belum merinci langkah konkret untuk menstabilkan rupiah dan meredam dampak inflasi impor terhadap harga pangan pokok. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin