KEBUMEN - Pemberlakuan pegawai pemerintah untuk irit bahan bakar minyak (BBM) belum memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kendaraan listrik. Penjual kendaraan listrik mengaku sejauh ini belum kecipratan untung dari penerapan kebijakan pemerintah tersebut.
Radar Jogja mengecek tiga toko penyedia kendaraan listrik di Kebumen. Fakta di lapangan menunjukkan tren penjualan kendaraan non BBM belum mengalami lonjakan berarti. Permintaan konsumen masih tergolong rendah, bahkan cenderung stagnan.
Penjaga toko kendaraan listrik di Jalan HM Sarbini Dicky Febrian mengatakan, bergulirnya kebijakan yang mendorong pegawai negeri untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan mestinya berbanding lurus dengan penjualan kendaraan listrik.
Baca Juga: Terlalu Asyik Bermain Air, Tiga Wisatawan Terseret Arus Rip Current di Pantai Parangkusumo Bantul
Namun buktinya sampai sekarang permintaan pasar masih tetap lesu. "Tidak ada pengaruh. Hitungannya ajeg (tetap) sih. Belum pecah telur," ungkapnya, Senin (13/4).
Dia mengaku tak habis pikir, kendaraan berbasis listrik sejauh ini belum menjadi pilihan alternatif masyarakat. Padahal jika melihat dari sisi manfaat dan efisiensi, kendaraan ini mestinya patut dipertimbangkan sebagai kendaraan pilihan.
"Calon pembeli cuma tanya, habis itu pergi. Itu pun sudah kami beri promo dan banyak pilihan," katanya.
Dicky menyatakan, kebijakan ASN yang diarahkan untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil tentu menjadi kabar baik. Kebijakan ini seolah angin segar bagi para penjual kendaraan listrik.
Dia pun melihat aturan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan omzet secara signifikan. Namun kembali lagi, harapan itu masih jauh alias di luar ekspektasi. "Sampai hari ini penjualan normal-normal saja. Tidak kemudian closing naik," bebernya.
Hal sama dirasakan penjual sepeda listrik Sintya Almera yang mengungkapkan permintaan pasar belakangan ini masih tetap normal seiring penerapan kebijakan irit BBM.
Tidak ada perbedaan siginifikan sejak diberlakukan kebijakan tersebut. "Untuk deteksi apakah pembeli ASN atau bukan, kami tidak sejauh itu. Per hari ini penjualan normal," jelasnya.
Ia pun turut mendukung pemerintah dalam upaya penghematan BBM. Kebijakan ini menurutnya sebagai langkah awal yang positif untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Ia berharap pemerintah juga aktif mendorong agar pegawai negeri mulai beralih ke kendaraan berbasis listrik dengan melihat keutamaan dan asas manfaat. "Harusnya arahan pemerintah berdampak ke penjualan. Tapi nyatanya belum," katanya.
Baca Juga: UAJY Ajak Mahasiswa Internasional Telusuri Jejak Hindia Belanda
Sebelumnya, Sekda Kebumen Edi Rianto mengajak segenap ASN di lingkungan Pemkab Kebumen mendukung penerapan kebijakan efisiensi BBM. ASN mulai diarahkan untuk pembiasaan penghematan BBM sebagai bentuk transformasi budaya kerja.
Ajakan ini juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kebumen Agus Sunaryo. Dia meminta pegawai di lingkungan pendidikan bersedia menggunakan kendaraan non-BBM. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo