RADAR JOGJA - Sudah memasuki tanggal yang dijanjikan, tapi Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) atau Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) belum kunjung cair, banyak masyarakat mulai bertanya-tanya dan merasa risau.
Meskipun pencairan BLT Kesra sudah dijadwalkan oleh pemerintah sejak tanggal 20 Oktober 2025 lalu, hingga awal November 2025 banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa belum menerima bantuan dana sebesar Rp900 ribu dari pemerintah.
Beberapa dari mereka bahkan resah, merasa takut jika bantuan kali ini akan sama seperti isu kenaikan gaji pensiun yang ditunda oleh pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan.
Pemerintah menargetkan seluruh anggaran BLT Kesra atau BLTS sejumlah Rp31,5 triliun untuk dapat disalurkan dan selesai pada bulan November 2025.
Menurut Purbaya, bantuan ini diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap daya jual beli masyarakat lalu memperkuat ekonomi nasional pada kuartal IV.
"Jadi saya harapkan November, sudah habis semua yang Rp31,5 triliun untuk memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian," ujar Purbaya di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 3 November 2025.
Dari total anggaran tersebut, sejumlah Rp18 triliun telah disalurkan, sedangkan sisanya telah masuk ke dalam proses percepatan penyairan.
Kemenkeu menegaskan bahwa pencairan akan dilakukan secara bertahap agar dapat memastikan data penerima benar-benar sesuai dan tepat sasaran.
BLT Kesra diberikan selama tiga bulan, dimulai bulan Oktober hingga nanti Desamber 2025, sejumlah Rp900 ribu per keluarga. Total penerima bantuan ini sejumlah 35.046.783 KPM, yang terdiri dari kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah atau desil 1 hingga desil 4.
Sementara itu, Saifullah Yusuf Menteri Sosial (Mensos) sebelumnya mengatakan jika masyarakat tidak akkan dikenai biaya apapun terkait proses penyaluran semua jenis bantuan sosial (bansos), termasuk BLT Kesra dari pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui dua mekanisme.
Yaitu melalui bank-bank Himbara bagi penerima yang sudah memiliki rekening, atau melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang belum memiliki rekening atau tinggal di wilayah terpencil.
Adapun berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 16.144.389 KPM tercatat telah memiliki rekening. Sedangkan 18.902.394 KPM belum memiliki rekening.
Mensos juga memastikan penyaluran bansos akan melalui tahapan validitas dan verifikasi lapangan tehadap semua data KPM, termasuk penyaluran bansos yang melalui PT Pos Indonesia
“Melalui PT Pos, kita bisa melakukan verifikasi secara langsung, seperti foto rumah, aset, dan profil keluarga penerima manfaat. Jadi, selain menyalurkan bantuan, ada proses pendataan lapangan yang lebih akurat dari tim mereka,” kata Saifullah Yusuf.
Dia menegaskan, dilakukannya verifikasi lapangan untuk memastikan data terbaru penerima manfaat benar-benar akurat.
Muhtar Dinata