RADAR JOGJA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan adanya kenaikan signifikan pada alokasi anggaran gaji, tunjangan, dan kesejahteraan dosen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran yang sebelumnya tercatat Rp. 178,7 triliun, di koreksi menjadi Rp 274,7 triliun.
Sebelumnya, pada konferensi pers (konpers) Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025), Sri Mulyani menyebut anggaran guru, dosen, dan tenaga kependidikan sebesar Rp178,7 triliun.
“Dari anggaran Pendidikan yang lansung inikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik Adalah Rp 274 triliun. Ini juga kenaikan dari tahun sebelumnya,” ujar Sri Mulyani pada rapat dengan Badan Anggran DPR RI, Kamis ( 21/8/2025).
Anggaran untuk tenaga pendidik mencakup berbagai tunjangan profesi Guru ( TPG) Non- PNS sebesar Rp.19,2 triliun untuk 754.747 guru.
Kemudian Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non- PNS sebesar 3,2 triliun untuk 80.325 dosen tpg ASN daerah sebesar 69 triliun untuk 1,6 juta guru serta TPG PNS,TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp.120,3 Triliun.
"Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non PNS," jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 22 Agustus 2025.
Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk tenaga pendidik pada RAPBN 2026 terbagi dalam beberapa pos besar.
Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS, dialokasikan dana sebesar Rp19,2 triliun yang akan diterima oleh 754.747 guru.
Selain itu, Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-PNS mendapat alokasi Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
Sementara itu, TPG ASN daerah yang diperuntukkan bagi sekitar 1,6 juta guru ditetapkan sebesar Rp69 triliun. Adapun alokasi terbesar terdapat pada pos TPG PNS, TPD PNS, serta gaji pendidik, dengan total Rp120,3 triliun. Seluruh komponen ini menjadi bagian penting dalam struktur belanja pendidikan tahun 2026.
"Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non PNS," jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 22 Agustus 2025.
Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan dan penguatan SDM sebagai prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah menilai, tanpa dukungan tenaga pendidik yang sejahtera, program besar seperti MBG maupun beasiswa tidak akan berjalan optimal.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp150,1 triliun untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan dan kegiatan operasional sekolah maupun perguruan tinggi.
Anggaran tersebut mencakup Program Sekolah Rakyat dengan alokasi Rp24,9 triliun, terdiri dari Rp20 triliun untuk pembangunan di 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk kebutuhan operasional.
Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp64,3 triliun disiapkan untuk 53,6 juta siswa di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp5,1 triliun bagi 7,7 juta siswa, serta dana Rp22,5 triliun untuk renovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah.
Dukungan bagi pendidikan tinggi pun tetap menjadi perhatian, dengan alokasi Rp9,4 triliun untuk operasional 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.
Ditambah lagi, pembangunan Sekolah Unggulan Garuda direncanakan dengan dana Rp3 triliun untuk 9 lokasi di berbagai daerah.
Lebih jauh, dalam kerangka desentralisasi pendidikan, pemerintah juga menyalurkan dana sebesar Rp253,4 triliun melalui mekanisme transfer ke daerah (TKDD).
Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai tunjangan guru baik negeri maupun swasta, mendukung operasional sekolah, PAUD, serta program kesetaraan agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan anggaran yang meningkat, diharapkan kesejahteraan para pendidik semakin membaik.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran, langkah ini juga diharapkan mampu mengangkat martabat profesi guru dan dosen di tengah masyarakat.
Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan SDM Indonesia bisa berjalan lebih cepat melalui sinergi antara peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.
Penulis: Adella Haviza
Editor : Bahana.