RADAR JOGJA - Rupiah Indonesia melemah sejak awal pemerintahan Prabowo, dari Rp15.826 pada November 2024 hingga Rp16.622 pada 25 Maret 2025.
Hal ini meningkatkan biaya impor, seperti kedelai yang naik harga, memengaruhi industri tahu-tempe dan daya beli masyarakat.
Kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis senilai Rp171 triliun dan pembentukan Danantara dianggap membebani anggaran dan mengurangi kepercayaan investor.
Kritik juga muncul terhadap kabinet besar dan potensi otoritarianisme, meskipun Prabowo fokus pada stabilitas pangan.
Pelemahan rupiah berisiko memicu inflasi dan krisis, dengan IHSG anjlok 19,48% dalam lima bulan.
Pemerintah pun mengklaim Indonesia memiliki fundamental kuat, seperti surplus perdagangan, tetapi ahli sarankan stabilisasi fiskal dan kurangi ketergantungan impor untuk pulihkan kepercayaan pasar.
Rupiah telah mengalami pelemahan signifikan sejak awal 2025, dengan nilai tukar mencapai Rp16.600 per USD pada Maret 2025 dan naik menjadi Rp17.000 pada April 2025, mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998 pada 17 Juni 1998 (Rp16.900).
Pelemahan ini berdampak langsung pada perekonomian, seperti kenaikan harga barang impor, terutama pangan dan bahan baku, yang berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Biaya impor meningkat, membebani perusahaan dengan utang dolar AS, sementara utang luar negeri Indonesia membengkak.
Faktor eksternal, seperti kenaikan suku bunga Federal Reserve, perang dagang AS-Cina, dan krisis geopolitik (misalnya, konflik Gaza-Israel), juga berkontribusi, tetapi fokus utama adalah kebijakan domestik.
Kebijakan pemerintahan Prabowo ini menjadi pusat perhatian dalam konteks pelemahan rupiah.
Berikut adalah detail kebijakan utama dan dampaknya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dialokasikan Rp171 triliun dalam APBN 2025, program ini menyebabkan pemotongan belanja barang sebesar 40% dan realokasi subsidi, menurut laporan BBC News Indonesia.
Langkah ini memicu kekhawatiran investor yang menganggap membebani ruang fiskal dan mengurangi kepercayaan pasar.
Ekonom seperti Hal Hill dari ANU menyebut tantangan ekonomi saat ini sebagai yang terberat sejak krisis akhir 1990-an, dengan dunia usaha masih berusaha memahami arah kebijakan Prabowo, terutama dalam manajemen fiskal di tengah tekanan global
Kebijakan domestik Prabowo, seperti MBG dan Danantara, lebih dominan memengaruhi pelemahan rupiah dibandingkan faktor global dan Ketidakpastian fiskal, perluasan peran militer (pasca-Undang-Undang TNI), dan potensi otoritarianisme juga memengaruhi sentimen investor.
Meskipun faktor eksternal seperti tarif AS 32% terhadap impor Indonesia dan perlambatan ekonomi China berkontribusi, dampaknya lebih kecil dibandingkan kebijakan domestik. Kenaikan suku bunga Federal Reserve dan krisis geopolitik (misalnya, konflik Gaza-Israel) juga menambah tekanan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, dengan penempatan Domestic Government Securities (DHE) 100% domestik sejak 1 Maret 2025, ekspor yang kuat, cadangan devisa, dan surplus perdagangan.
Namun, respons ini belum cukup meyakinkan investor, dengan IHSG dan rupiah tetap tertekan.
Pelemahan rupiah menjadi isu krusial dalam pemerintahan Prabowo Subianto, dengan kebijakan seperti MBG dan Danantara menjadi sorotan utama.
Kritik terhadap kebijakan ini mencakup dampak negatif pada kepercayaan investor, stabilitas fiskal, dan daya beli masyarakat.
Meskipun faktor global turut berperan, kebijakan domestik lebih dominan dalam memengaruhi situasi ini.
Pemerintah perlu mengadopsi langkah-langkah yang lebih konsisten dan transparan untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan ekonomi.
Tri Advent Sipangkar
Editor : Bahana.