JOGJA - Penurunan daya beli masyarakat telah dirasakan pelaku usaha sejak pertengahan 2024.
Hal ini berdampak langsung pada turunnya omzet, terutama di sektor ritel seperti pangan, sandang, dan jasa.
Ketua Komtap Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY Y Sri Susilo menyebut, keluhan dari para pengusaha sebenarnya sudah terasa sejak kelas menengah mulai melemah.
“Ini berimbas pada penurunan penjualan sejak tahun lalu dan berlanjut hingga setelah Idul Fitri 2025," kata Susilo, Senin (14/4/2025).
Dia mengatakan, meski kondisi tiap perusahaan berbeda, tahun ini sektor perhotelan menjadi salah satu yang paling terpukul.
Penurunan tidak hanya karena daya beli masyarakat yang menurun, tetapi juga diperparah oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah, yang membatasi kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
Kebijakan ini, menyebabkan merosotnya jumlah kegiatan pemerintah yang digelar di hotel dan ruang konvensi.
“Sehingga berdampak domino terhadap sektor pendukung seperti transportasi, katering, dan pusat oleh-oleh,” ujarnya.
Dia juga menyebut, libur Lebaran 2025 pun tidak sebaik tahun sebelumnya. Okupansi hotel menurun drastis dan pusat oleh-oleh melaporkan penurunan penjualan hingga 40 persen dibanding tahun lalu.
"Tahun ini hanya ramai di H+3 dan H+4, setelah itu sepi. Tahun lalu sampai H+6 masih ramai," ucapnya.
Menurut Susilo, pemerintah perlu segera memberikan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha, misalnya relaksasi kredit dan insentif perpajakan, seperti yang dilakukan saat pandemi Covid-19.
Dia menilai jika tidak ada dukungan, banyak pengusaha lokal yang terancam tidak mampu bertahan.
Dia mengatakan, penurunan daya beli membuat pengusaha harus mengurangi produksi.
Ini berarti juga mengurangi pembelian bahan baku dan tenaga kerja. “Rasionalisasi mungkin tak terhindarkan," katanya.
Susilo menambahkan, sebagian pengusaha hanya mampu bertahan 1 hingga 5 bulan tanpa bantuan sebelum akhirnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Timotius Apriyanto mengatakan, pentingnya meningkatkan daya saing nasional.
Pemerintah, dinilai tetap perlu mendorong efisiensi, memperbaiki infrastruktur, memperkuat kelas menengah, dan mendorong ekspor serta investasi.
“Kebijakan MICE seharusnya dikembalikan. Dampaknya sangat besar terhadap perekonomian lokal,” ujarnya. (tyo/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita