RADAR JOGJA – Dalam kurun waktu kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), utang negara Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Keuangan, total utang pemerintah per 30 April 2024 mencapai Rp 8.338,43 triliun.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3.551,85 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp 4.786,58 triliun.
Lonjakan Utang Selama Pandemi
Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan utang negara adalah dampak dari pandemi COVID-19.
Di tahun 2020, utang pemerintah melonjak dari Rp 4.778 triliun menjadi Rp 6.074,56 triliun.
Kenaikan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk pembiayaan program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Menurut laporan dari salah satu media, pada Agustus 2024, total utang pemerintah telah mencapai Rp 8.461,9 triliun, meningkat hampir Rp 5.853 triliun dari posisi awal di akhir tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 2.608,7 triliun.
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Selain pandemi, kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan utang.
Pemerintah Jokowi menginvestasikan dana besar untuk proyek-proyek infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Meskipun kenaikan utang ini menimbulkan berbagai pendapat di kalangan ekonom dan masyarakat, pemerintah berargumen bahwa investasi dalam infrastruktur dan program-program sosial akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia di masa depan.
Peningkatan utang negara di era Jokowi menandai tantangan dan peluang bagi Indonesia.
Dengan strategi yang tepat dalam pengelolaan utang dan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan utang tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.
Namun, perhatian terhadap pengelolaan utang yang prudent tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi negara ke depannya.
Penulis: Indah Cahya Mentari
Editor : Bahana.