JOGJA - Kinerja APBN DIY hingga akhir April 2024 menunjukkan performa prima dan terjaga positif, meski di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta menyampaikan, realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp 6,50 triliun sampai dengan 30 April 2024.
Jumlah itu tumbuh 4,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini dipengaruhi kenaikan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 22,48 persen. Terutama pada belanja barang.
Kenaikan signifikan belanja barang yang dipengaruhi kenaikan realisasi belanja barang badan layanan umum (BLU) dan belanja barang non operasional memberikan andil yang besar pada pertumbuhan BPP.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp 3,51 triliun atau tumbuh 22,48 persen. Realisasi BPP terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp 1,69 triliun yang tumbuh cukup signifikan hingga 15,62 persen.
“Realisasi Belanja Pegawai terbesar terdapat pada Kemendikbud Ristek Rp 371,53 miliar, Kementerian Pertahanan Rp 358,2 miliar, dan Polri Rp 309,47 miliar," jelasnya, Rabu (12/6/2024).
Agung mengatakan, realisasi belanja barang sebesar Rp 1,36 triliun dan realisasi belanja modal mencapai Rp 462,16 miliar pada akhir April 2024.
Dukungan APBN terhadap APBD melalui transfer ke daerah (TKD) dan dana desa, menurutnya, juga mendukung kinerja APBN di DIY.
“Realisasi penyaluran TKD dan dana desa Rp 2.989 miliar atau 28,44 persen dari alokasi,” katanya.
Kemudian, kinerja pendapatan negara di DIY sebesar Rp 3.398,86 miliar atau tumbuh 27,49 persen.
Lalu komponen pendapatan negara yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan yang baik.
Penerimaan bea dan cukai hingga akhir April 2024 mengalami pertumbuhan 43,5 persen dengan capaian 41,94 persen dari target Rp 900,07 miliar.
“Capaian ini melanjutkan tren positif baik pabean maupun cukai," ujar Agung.
Ia menjelaskan, APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui belanja pemerintah pusat.
Dengan arah kebijakan penguatan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, transformasi ekonomi, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur hingga akhir April 2024 telah terealisasi sebesar Rp 525,17 miliar.
Untuk bidang kesehatan terealisasi Rp 140,41 miliar dan bidang pendidikan terealisasi Rp 560,47 miliar.
Dukungan fiskal bidang ketahanan pangan terealisasi Rp 210,49 miliar.
Agung menyebut, alokasi belanja kementerian atau lembaga pada 2024 di lingkup DIY juga berkontribusi mendukung empat pilar transformasi ekonomi.
“Sektor pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi,” bebernya. (tyo)
Editor : Meitika Candra Lantiva