RADAR JOGJA - Belajar dari polemik warung Madura yang dilarang buka 24 jam oleh pengusaha minimarket di Klungkung Bali, Komisi B DPRD DIY mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota di DIY melindungi usaha rakyat.
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, pada prinsipnya pemda harus memberi kesempatan luas untuk masyarakat berwirausaha.
"Iya, termasuk usaha perdagangan warung atau toko kelontong," katanya Rabu (1/5).
Andriana menjelaskan untuk menjaga agar tidak timbul polemik serupa di DIY, pemda harus berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berpihak melindungi usaha rakyat.
Ini bisa diantisipasi lewat aturan yang ada dan dibuat masing-masing daerah.
"Pemda kabupaten kota sudah punya perda perdagangan," ujarnya.
Terkait warung Madura secara umum buka 24 jam, menurutnya jam operasional buka tersebut memberi kesempatan konsumen untuk mendapatkan layanaan apapun dan dapat membantu masyarakat.
Pun keberadaan meraka dinilai juga untuk bertahan di tengah gempuran retail modern. Namun, memang ada satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah soal kewajiban pajak mereka.
"Namun hal yang perlu dicermati model toko jejaring ala Madura ini apakah memenuhi kewajiban perpajakan? Kalau toko jejaring umum akan terpantau pajak, UMR, CSR dan lain-lain," jelasnya.
Selain itu juga terkait dengan persoalan apakah keberadaan toko jejaring ala Madura itu merugikan warung-warung warga lokal.
Hal ini dinilai perlu dikaji lebih jauh seberapa dampak warung Madura pada warung rakyat.
"Jika merugikan ya perlu ditata bisa lewat perda kabupaten/kota," tambahnya.
Editor : Bahana.