JOGJA – Kolektif mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar konferensi pers di Balairung UGM, Rabu (17/6), untuk menjelaskan latar belakang aksi yang mewarnai diskusi tiga pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6) malam.
Konferensi pers tersebut digelar dua hari setelah aksi mahasiswa yang menghentikan diskusi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di GIK UGM. Aksi itu sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong ketika massa menghadang rombongan pejabat yang meninggalkan lokasi acara.
Dalam konferensi tersebut, para mahasiswa lintas jurusan yang hadir menegaskan bahwa aksi yang berujung penghentian diskusi itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: Demi Kenyamanan Pengunjung, TPR Pantai Glagah Kulon Progo Bakal Digeser ke Selatan
Sarah Ayu, salah satu mahasiswa yang membacakan pernyataan sikap kolektif mengatakan, bahwa aksi tersebut bermula dari keresahan mahasiswa setelah mengetahui kehadiran sejumlah pejabat negara dalam forum yang digelar di GIK UGM.
Menurutnya, forum yang diklaim sebagai ruang diskusi justru lebih banyak menjadi ajang penyampaian capaian pemerintah daripada ruang dialog yang setara. "Perlu ditegaskan, yang terjadi pada malam 15 Juni (2026) kemarin di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat," kata Sarah.
Ia menegaskan mahasiswa tidak menolak dialog. Namun, menurutnya dialog yang substantif hanya dapat berlangsung apabila seluruh pihak memiliki posisi yang setara dan saling percaya. Mahasiswa UGM, kata dia, tidak pernah anti terhadap dialog atau diskusi.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Angkat Bicara Usai Eks Timsesnya Dikaitkan dengan Aktivis Mahasiswa Tiyo Ardianto
“Tapi bagaimana mungkin kami bisa berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," ujarnya.
Dalam pernyataan yang dibacakan secara bergantian, mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu nasional mulai dari kondisi ekonomi, program pemerintah, situasi demokrasi, hingga persoalan hak asasi manusia yang dinilai menjadi sumber kekecewaan publik.
Mahasiswa lainnya Mesa, mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan upaya meminta pertanggungjawaban para pejabat yang hadir dalam forum tersebut.
Baca Juga: Ruben Amorim Resmi Ditunjuk Sebagai Pelatih Kepala AC Milan
Menurutnya, mahasiswa ingin membawa diskusi ke ruang yang lebih terbuka dan tidak dikondisikan oleh penguasa. "Kami percaya dalam konteks demokrasi, diskusi harusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa, tapi di ruang yang berdasar pada asas kesamaan, kepentingan, dan keberpihakan terhadap rakyat," kata Mesa.
Mesa menilai jawaban yang diberikan para pejabat saat dialog berlangsung belum menjawab substansi kritik yang disampaikan mahasiswa. Karena itu, ia menantang pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi melalui langkah-langkah konkret.
"Jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah membuktikannya dengan menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara, menghentikan kriminalisasi aktivis, dan menarik militer dari ruang sipil," ujarnya.
Baca Juga: Roberto Martinez Isyaratkan Tinggalkan Portugal Setelah Piala Dunia 2026 Berakhir
Di sisi lain, dalam sesi tanya jawab dengan media, perwakilan mahasiswa lainnya, yakni Gladwin menegaskan, aksi di GIK bukan dilakukan oleh satu organisasi mahasiswa tertentu, melainkan hasil konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang memiliki keresahan serupa.
Ia menyebut Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM yang sebelumnya sempat ramai dianggap sebagai inisiator, hanya menjadi bagian dari kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut. "Kami yang berdiri di sini dan yang kemarin ke GIK adalah sebuah kolektif. Jadi memang mahasiswa yang punya keresahan dan kekecewaan yang sama lalu berkumpul dan mengekspresikan pendapat mereka," kata Gladwin.
Menanggapi anggapan bahwa mahasiswa menolak dialog dengan pemerintah, Gladwin membantah tudingan tersebut. Menurutnya, mahasiswa tetap membuka ruang diskusi, namun menginginkan forum yang dinilai lebih setara dan substansial.
"Kami tidak antidialog atau diskusi. Tapi diskusi itu bisa berjalan ketika kami percaya bahwa pihak yang berdiskusi benar-benar berpihak kepada rakyat. Persoalannya, kepercayaan itu yang saat ini tidak kami miliki terhadap pemerintah," ujarnya.
Terkait langkah selanjutnya, Gladwin mengatakan kolektif mahasiswa akan terus melakukan konsolidasi dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan untuk menyuarakan tuntutan yang telah disampaikan. "Yang jelas sekarang kami akan memperkuat konsolidasi. Tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi berikutnya," katanya. (iza/pra)
Editor : Heru Pratomo