JOGJA - Rencana penerapan work from home (WFH) maupun work from anywhere WFA bagi ASN menjadi sorotan publik terutama pakar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Penerapan tersebut dinilai tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di semua lini pekerjaan.
Karena sejumlah sektor seperti pelayanan publik, kesehatan, hingga keamanan tetap membutuhkan kehadiran langsung di tempat kerja.
Sektor pendidikan disebut sebagai contoh yang bisa menerapkan WFH, jika menilik pengalaman saat pandemi Covid-19.
"Sektor kesehatan, keamanan (kepolisian) dan pertahanan (tentara) adalah tidak mungkin melakukan WFH karena karakteristik pekerjaaanya," jelasnya.
Bagi birokrat pada level atas yang fungsi utamanya pekerjaan konseptual dan analis, WFH juga bisa diterapkan.
Namun, pada birokrat level operator atau teknisi maka lebih tepat work from office (WFO).
Baca Juga: Tiga dari Tujuh Wisatawan Meninggal usai Digulung Ombak Selatan Kebumen, Semuanya Warga Luar Daerah
"Birokrat yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti bidang perizinan tentu saja perlu WFO karena karena bukan sekadar mengecek dokumen tetapi juga mengcek kondisi lapangan," ucapnya.
Ia juga menyoroti pengawasan pekerjaan apabila WFH diterapkan. Mekanisme pengawasan perlu diperjelas.
Misalnya melalui monitoring berdasarkan output target harian/mingguan dan indikator kinerja utama atau deadline tugas.
Atau apakah mereka akan di-monitoring berdasarkan waktu (time tracking).
Baca Juga: Hanya Dalam 46 Menit Dua Perahu Nelayan Terbalik di Pantai Depok, Seluruh Korban Selamat
"Seperti melaui screenshoot layar atau timesheet (catatan waktu kerja). Bisa juga mereka di-monitoring melalui meeting singkat harian/mingguan online," katanya.
Standar operasional prosedur (SOP) juga perlu ditetapkan. Hal itu bertujuan agar kinerja birokrasi dapat optimal dan pelayanan tetap berjalan dengan baik.
"Saya berpendapat bahwa WFH akan memengaruhi output dan kinerja birokrat karena lingkungan atau kondisi rumah tidak selalu ideal atau mendukung melakukan pekerjaan kantor," tegasnya.
Baca Juga: Kesempatan Emas Cahya Supriadi Belajar Langsung dari Kiper Liga Eropa
Di satu sisi, ia memperkirakan apabila kebijakan WFH diterapkan, maka dalam aspek digitalisasi birokrasi bisa meningkat.
WFH mendorong percepatan penggunaan sistem digital (e-office, tanda tangan elektronik, rapat virtual), yang sebelumnya sering lambat diadopsi.
"Koordinasi memang lebih sulit komunikasi antar instansi atau antarpegawai bisa kurang efektif dibandingkan tatap muka langsung," tambahnya. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita