MAGELANG - Universitas Tidar (Untidar) mengirimkan 100 mahasiswa dan dosen pendamping untuk mengikuti Program Mahasiswa Berdampak 2026 di Sumatra Barat.
Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pascabencana, menyasar wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Maninjau dan Limau.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untidar Prof Parmin mengatakan, pengiriman ratusan civitas akademika tersebut merupakan bentuk komitmen kampus dalam mendukung program Kemdiktisaintek. Sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi dalam penanganan bencana.
Pada program Mahasiswa Berdampak 2026 ini, Untidar mengirimkan dua tim berjumlah total 100 orang, yang terdiri dari mahasiswa dan dosen pendamping. "Fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan bencana di Sumatra Barat," kata Parmin di Gedung Rektorat Untidar, Kamis (29/1).
Menurutnya, program ini dirancang untuk menjembatani fase tanggap darurat menuju pemulihan berkelanjutan berbasis kapasitas lokal. Mahasiswa diterjunkan langsung ke tengah masyarakat untuk mengisi ruang pemulihan awal yang krusial pada fase early recovery.
Dia menuturkan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan bantuan darurat. "Tetapi membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat bisa bangkit dan mandiri," lontarnya.
Selama berada di lokasi, mahasiswa akan melaksanakan berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat secara penuh waktu dan menetap selama kurang lebih satu bulan. Mereka dijadwalkan berangkat pada Sabtu (31/1) dan akan menjalani kegiatan hingga 28 Februari 2026.
Parmin menjelaskan, terdapat tiga bidang fokus utama dalam Program Mahasiswa Berdampak, yakni pangan, energi, dan kesehatan. Untuk Untidar, isu yang diangkat disesuaikan dengan karakteristik wilayah terdampak dan keunggulan keilmuan kampus.
Untidar pun memilih Maninjau dan Limau sebagai lokus program tersebut. Di Maninjau, isu yang diangkat terkait pemberdayaan masyarakat pascabencana melalui integrasi teknologi PLTS off-grid, sistem filtrasi air bersih, serta diversifikasi produk berbasis zero waste.
"Sementara di Limau, fokusnya pada integrasi rekayasa teknik dan pemberdayaan pertanian tangguh bencana untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat," jelasnya.
Dia menambahkan, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu membantu peningkatan akses layanan publik dan fasilitas umum serta pemulihan ekonomi masyarakat. Lalu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga, pemenuhan kebutuhan kesehatan, hingga penguatan ketahanan komunitas pascabencana.
Dari sisi akademik, Untidar memberikan rekognisi atau pengakuan setara mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut.
Sebab menurut Parmin, kegiatan ini memiliki nilai pengabdian yang lebih menantang dibandingkan KKN reguler. "Mahasiswa yang berangkat ke Maninjau dan Limau akan kami rekognisi sebagai KKN. Bahkan ini lebih heroik dari KKN, sehingga sangat pantas dan layak mendapatkan pengakuan akademik," tegasnya.
Sebagian besar mahasiswa yang terlibat berasal dari Fakultas Teknik, meski juga diikuti oleh mahasiswa dari program studi lain. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa mendapatkan dispensasi perkuliahan agar hak akademik mereka tetap terjamin.
"Rata-rata mahasiswa yang berangkat minimal semester tiga. Ini mahasiswa yang terpanggil, punya kesadaran lebih untuk terjun langsung ke masyarakat," tambahnya.
Parmin menyebut, Untidar sebelumnya mengajukan empat proposal Program Mahasiswa Berdampak, namun dua di antaranya dinyatakan lolos pendanaan. Dengan total 100 mahasiswa yang dikirim, Untidar menjadi satu perguruan tinggi dengan jumlah peserta terbanyak, khususnya di wilayah Jawa.
"Ini menunjukkan bahwa Untidar adalah kampus yang memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan dan kebencanaan," paparnya.
Dalam penyusunan proposal, Untidar telah melakukan komunikasi awal dengan calon mitra dan pemerintah daerah setempat, yang difasilitasi oleh kampus. Lokasi sasaran di Maninjau dan Limau pun telah ditentukan sejak awal sebelum proposal didanai.
Untidar juga memberikan bekal kepada mahasiswa terkait kebudayaan setempat. Supaya mereka bisa mengikuti program tersebut dengan baik dan sesuai adat istiadat yang berlaku.
Soal kemungkinan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain di lokasi yang sama, katanya, masih menunggu arahan dari pemerintah daerah setempat.
"Prinsipnya, kami mengikuti kebijakan pemerintah daerah dan menyiapkan berbagai skenario agar program ini berjalan optimal," imbuhnya. (aya)
Editor : Heru Pratomo