JOGJA - Aliansi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar aksi dan menyerukan tuntutan kepada pihak universitas. Mereka bermalam dan membangun tenda di kawasan depan Balairung UGM sejak Rabu sore, (14/5).
Salah satu perwakilan mahasiswa aksi adalah Raditya, ia menuturkan ada beberapa poin tuntutan yang menjadi keresahan dari para mahasiswa. Mulai dari keresahan soal praktik militerisme masuk kampus, penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang lamban dari pihak kampus, hingga hilangnya ruang publik bagi para mahasiswa turut menjadi sorotan mereka.
"Lebih rincinya akan kami sampaikan kalau rektor turun ke sini. Dan kami akan terus di sini sampai jajaran rektorat hadir," katanya, Kamis (15/4).
Raditya menyampaikan, salah satu kekhawatiran terbesarnya adalah adanya praktik militerisme di ruang-ruang sipil yang tidak memerlukan keterlibatan militer. Selain itu, ia juga menyampaikan keberatan atas relokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah pusat serta mendorong pihak universitas untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan merangkul keberagaman latar belakang mahasiswa.
Kendati melakukan aksi, Raditya menyampaikan bahwa prosesi aksi dilakukan secara damai. Bahkan, para mahasiswa juga tidak lantas meninggalkan tanggung jawab mereka mengerjakan tugas, hingga mengikuti kelas. "Kami yang di sini juga tetap ikut kelas, jadi tidak ada alasan untuk membolos. Kami jaga kebersihan area Balairung juga," bebernya.
Raditya menuturkan, bahwa dalam aksi yang dilakukan tersebut, ada tindakan kurang menyenangkan dan represif yang dilakukan oleh Pihak Kantor Keamanan Keselamatan Kerja Kedaruratan Dan Lingkungan (K5L) UGM kepada para mahasiswa. "Kami diusir oleh PK5L yang sekarang kepalanya adalah polisi aktif, kami mau masukkan peralatan tenda, tiba-tiba dilarang dan kami diminta pindah ke Grha Sabha Pramana (GSP)," paparnya.
Ia menerangkan, secara kronologis, pada hari Rabu, atau saat kawan-kawan mahasiswa mulai datang dan berencana membangun tenda, ada tindakan represif dari pihak PK5L.
Dari kejadian tersebut, akhirnya terjadi adu mulut antara petugas PK5L dan para mahasiswa. Diakuinya, situasi sempat cukup memanas dan menyebabkan luka ringan di tangan beberapa mahasiswa karena jatuh saat sedang cekcok di situasi tersebut. "Saya pernah aksi di sini, tidak ada represi dan aman-aman saja. PK5L itu harusnya memberi keamanan dan kenyamanan, tapi malah kami dianggap seperti orang dari luar yang ke sini tidak teratur," ungkapnya kesal.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito menyampaikan, aksi mahasiswa merupakan bentuk ekspresi kepedulian dan sikap kritis dalam merespons berbagai persoalan aktual.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan pendapat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dihargai. "Aksi itu bagian dari kepedulian dan sikap kritis mahasiswa melihat realitas situasi ekonomi, sosial, dan politik makro, termasuk beberapa isu. Itu hal yang lumrah saja menurut saya," paparnya.
Lebih lanjut, Arie menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai non-kekerasan dalam penyampaian aspirasi agar tidak memicu reaksi yang kontraproduktif. Ia menyatakan bahwa isu-isu yang disampaikan mahasiswa, seperti ancaman terhadap demokrasi, kekhawatiran akan remiliterisasi, meningkatnya pengangguran, serta dampak krisis terhadap masyarakat, merupakan persoalan nyata yang perlu mendapat perhatian bersama.
"UGM punya tanggung jawab untuk bisa merespons dengan porsinya. Kami meyakini krisis ini memang perlu menjadi perhatian secara serius. Semoga saja ini akan makin membaik," tuturnya.
Lebih lanjut, menyoal dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh PK5L UGM sendiri, belum ada komentar secara spesifik yang diberikan oleh jajaran rektorat UGM.
Selain itu, Radar Jogja sendiri sudah mendatangi kantor PK5L dan mencoba melakukan verifikasi terkait dugaan tindak represif yang dilakukan. Namun, kepala PK5L tidak ada di lokasi dan tidak ada perwakilan anggota PK5L yang berkenan memberikan pernyataannya. (iza/pra)
Editor : Herpri Kartun