BANTUL - SDN 1 Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, belum bersedia menerima tawaran Pemkab Bantul terkait program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini seiring para wali murid menolak setelah mereka trauma karena keracunan yang dialami siswa dan tenaga pendidik (tendik) pada awal September lalu.
Kepala SDN 1 Sumberagung Parjiyatmi mengatakan, sempat mendapat tawaran dari pemkab untuk kembali menyalurkan MBG melalui SPPG yang berbeda. Namun, rencana tersebut belum dapat dilaksanakan karena sekolah masih mengacu pada pertimbangan wali murid dan siswa.
“Enggak terima dulu, biar tenang dulu, kami menghargai wali murid. Kemudian kami buat pernyataan ditandatangani wali bahwa untuk sementara kita pending, enggak akan menerima dulu, sampai kapan saya enggak tahu,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Baca Juga: Empat Laga tanpa Kemenangan, Van Gastel Pahami Kritik Suporter PSIM, Akui Punya Kekhawatiran Sama
Dia mengaku khawatir kejadian serupa terulang apabila penyaluran makanan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Terlebih, siswa dan wali murid masih merasakan dampak dari kejadian sebelumnya.
“Anak-anak baru saja terkena dampak kemarin, mosok mau diuji coba lagi, kasihan banget, tidak tega saya" tandasnya.
Dia menjelaskan, Pemkab Bantul sempat menawarkan solusi dengan mengganti SPPG. Penyaluran direncanakan tidak lagi berasal dari SPPG di wilayah Jetis, melainkan dari SPPG lain di Bantul. Namun, dengan opsi ganti SPPG belum cukup meyakinkan seluruh wali murid agar kembali menerima program tersebut. Dia juga keberatan jika penyaluran MBG langsung diberikan kepada seluruh siswa. Keputusan itu berpotensi mengabaikan aspirasi wali murid yang masih menolak.
“Kalau mau di-drop, saya tidak mau semua. Cukup yang mau menerima itu saja, sekitar 31 persen itu. Kalau semua, nanti kurang menghargai yang tidak menerima,” jelasnya.
Baca Juga: Solusi Mobil Perkotaan, Menakar Kepraktisan New Xforce Berjantung Bensin
Pun, apabila penyaluran kembali dilakukan, sekolah bersedia menyediakan ruangan khusus bagi siswa yang menerima MBG. Dengan begitu, siswa yang bersedia menerima program dapat memperoleh makanan tanpa mengganggu siswa lain yang menolak.
Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, Pemkab Bantul menghormati sikap orang tua siswa yang tetap menolak program MBG.
Namun begitu, penolakan yang disampaikan perwakilan orang tua tidak serta-merta mewakili keputusan seluruh siswa untuk menerima atau menolak program tersebut.
Baca Juga: Tuntutan 10 Tahun Penjara Sama dengan Ketua Yayasan, Tangis Kepsek Little Aresha Pecah di PN Jogja
“Program MBG itu sebenarnya sasarannya orang per orang, siswa per siswa. Artinya, perwakilan orang tua itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan akan menerima atau tidak,” ujar Hermawan melalui sambungan telepon.
Meski demikian, dia menghormati keputusan orang tua yang memilih menolak program tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi siswa yang masih membutuhkan dari program MBG. “Nanti yang memang membutuhkan akan kami bantu fasilitasi agar tetap bisa mendapatkan MBG,” tambahnya. (cr2/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita