BANTUL - Sebanyak 25 merek beras fortifikasi yang menjadi temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) karena diduga tidak sesuai standar diyakini tidak beredar di Kabupaten Bantul. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya produksi beras lokal yang membuat kebutuhan masyarakat banyak ditopang hasil pertanian daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo mengatakan, karakteristik masyarakat Bantul yang mayoritas petani menjadi salah satu dasar keyakinan tersebut. Banyak petani memiliki lahan sendiri dan mengonsumsi hasil pertaniannya untuk kebutuhan keluarga.
“Petani mayoritas punya lahan sendiri dan dibudidayakan sendiri untuk kebutuhan sendiri,” ujar Joko Jumat (18/9).
Baca Juga: Drama Bursa Transfer, Hanif Sjahbandi yang Sempat Diumumkan Rekrutan Anyar PSS Tiba-Tiba ke Arema FC
Menurut Joko, kondisi tersebut berbeda dengan daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga lebih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Bantul, kata dia, justru memiliki produksi beras yang cukup besar. Berdasarkan data 2025, produksi beras di Bantul mencapai sekitar 70.000 ton dalam setahun.
Produksi tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan beras masyarakat Bantul. Bahkan, daerah ini mengalami surplus produksi beras.
Baca Juga: Tergabung di Grup Tengah, Persiba Bantul Bidik Lolos ke Championship
Untuk produksi 2026, Joko mengatakan data final belum tersedia. Namun, produksi diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring bertambahnya luas tanam.
“Karena luas tanam kita lebih luas dibanding 2025,” jelasnya.
Peningkatan produksi juga didukung produktivitas padi yang kini rata-rata mencapai sekitar 9 ton per hektare. Dengan penambahan luas tanam dan produktivitas tersebut, produksi beras Bantul diperkirakan kembali mengalami kenaikan.
Joko menegaskan kondisi produksi lokal tersebut membuat pihaknya meyakini 25 merek beras yang menjadi temuan Bapanas kemungkinan besar tidak beredar di Bantul. (cr2/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita