BANTUL - Sebanyak 68,8 persen wali murid SDN 1 Sumberagung, Bantul menyatakan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan muncul setelah sekolah melakukan pendataan menyusul kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa.
Dari 227 murid, sebanyak 215 wali murid mengisi formulir yang disiapkan sekolah melalui Google Form. Hasilnya, 148 wali murid atau 68,8 persen menolak MBG, sedangkan 67 wali murid atau 31,2 persen masih bersedia menerima dengan sejumlah catatan.
Kepala Sekolah SDN 1 Sumberagung Parjiyatmi mengatakan, pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti sikap wali murid terhadap keberlanjutan program. Sekolah ingin memastikan apakah penolakan berlaku secara menyeluruh atau masih ada wali murid yang bersedia anaknya menerima MBG.
Baca Juga: Keren! Anugerah Inovasi Gunungkidul Diikuti 149 Karya, 39 Jadi Nominator: Ini Dia Karya Terbaiknya..
"Sisanya itu menerima dengan catatan. Ada yang minta diganti uang, ada juga yang ganti SPPG yang direkomendasikan dinkes," kata Parjiyatmi kepada Radar Jogja Rabu (16/9).
Menurut Parjiyatmi, pendataan dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus bahan evaluasi. Hal ini juga dapat menghindari adanya pemaksaan. "Semoga yang diberi (MBG, Red) ya yang menyatakan menerima saja," ujarnya.
Meski mayoritas menolak, Parjiyatmi menyebut masih ada siswa yang membutuhkan MBG karena kondisi keluarga dan ekonomi. Karena itu, sebagian wali murid tetap mempertimbangkan kebutuhan anak meski sebelumnya muncul kasus keracunan. "Jadi mungkin masalah keracunan tertepis karena kebutuhan," katanya.
Pendataan juga dilakukan terhadap guru dan karyawan. Dari 24 orang, sebanyak 19 orang menyatakan menolak MBG, sedangkan lima lainnya masih menerima dengan catatan.
Baca Juga: Sopir Travel Asal Toraja Ditemukan Meninggal dalam Mobil Terbakar di Wamena
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji membenarkan, respons sekolah tidak hanya menyangkut penanganan kesehatan siswa. Tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis serta kekhawatiran wali murid.
Namun, hasil Google Form tersebut belum menjadi dasar akhir untuk menentukan keberlanjutan MBG di sekolah. Pemerintah akan menyiapkan formulir lanjutan yang dilengkapi tanda tangan orang tua dan murid. "Kita tidak bisa mewakili sikap wali atau siswanya ketika kita tidak diberikan mandat," kata Hermawan.
Formulir tersebut akan digunakan untuk memastikan siswa yang benar-benar masih ingin menerima MBG dan siswa yang tidak bersedia. Hermawan menegaskan pemerintah akan melayani kedua kelompok tersebut. Bagi siswa yang tetap ingin menerima MBG, Pemkab Bantul akan mengupayakan pemindahan layanan ke SPPG lain di sekitar sekolah.
Sementara mengenai permintaan penggantian MBG dalam bentuk uang, Hermawan mengatakan pemerintah masih mengacu pada regulasi yang berlaku. "Yang tidak mau ya enggak mau saja. Enggak diganti apa pun," tandasnya. (cr2/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita