BANTUL - Sebanyak 17 dari total 30 titik pembangunan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP) di Kabupaten Bantul telah rampung secara fisik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersiap melakukan pendampingan tata kelola, manajemen, dan operasional koperasi.
Kepala Bidang Koperasi DKUKMPP Kabupaten Bantul Yuni Kurniawati, mengatakan siap melakukan pendampingan terhadap koperasi yang gedungnya telah selesai dibangun. Pendampingan tersebut mencakup penyiapan tata kelola, manajemen, hingga persiapan operasional.
"Dinas koperasi siap melakukan intervensi di bidang tata kelola, mulai dari pelatihan kepengurusan pengurus hingga pengawalan persiapan operasional. Tentunya dengan menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat," katanya kepada Radar Jogja, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga: Dikebut! Konstruksi Sudah 90 Persen, Proyek Tol 2.2 Trihanggo-Junction Ditarget Fungsional Nataru
Selain pendampingan manajemen, Pemkab Bantul menyiapkan sistem pengelolaan berbasis aplikasi bernama Satriya KDMP yang telah diluncurkan pada awal 2026. Aplikasi tersebut disiapkan untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan transaksi koperasi secara digital.
“Melalui sistem tersebut, gerai KDMP yang telah siap beroperasi nantinya dapat terhubung dengan sistem otomatisasi,” ujarnya.
Sejumlah fitur yang disiapkan mencakup pencatatan laporan keuangan harian secara real-time, transaksi jual-beli, pengelolaan stok barang, serta pengaturan potongan harga. Sistem tersebut juga disiapkan untuk membantu penghitungan sisa hasil usaha (SHU) dan cashback anggota berdasarkan histori belanja.
Baca Juga: Bukan Cuma 28, Dinkes Ungkap Fakta Korban Dugaan Keracunan MBG di Sleman ada 229 Orang
Selain itu, pemkab juga sedang memproses integrasi aplikasi Satriya dengan aplikasi nasional Simkopdes dari Kementerian Koperasi dan UKM. Integrasi tersebut ditujukan untuk memudahkan proses pelaporan koperasi melalui sistem yang terintegrasi.
Sementara itu, pembangunan 13 gedung KDMP lainnya masih berlangsung. Penyelesaian pembangunan fisik tersebut melibatkan PT Agrinas sebagai penyedia infrastruktur, sedangkan untuk penyediaan lahannya Pemkab Bantul berkoordinasi dengan Pemprov DIY terkait kesesuaian tata ruang dan penggunaan tanah kas desa (TKD).
Dengan 17 gedung telah rampung dan 13 lainnya masih dalam proses pembangunan, pemkab kini menyiapkan aspek tata kelola serta sistem digital sebelum KDMP memasuki tahap operasional. (cr2/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita