Pemilik akun @gh05tx0 yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, kasusnya bermula dari permintaan seorang guru yang memintanya mencari pelaku yang mebocorkan soal ujian ke siswa lain. Sebagai imbalan, guru tersebut menjanjikan klub IT yang didirikan korban untuk mendapatkan pendanaan dari dana BOS. "Jadi saya minta Rp 50 juta untuk ngerakit PC, lomba, dan sebagainya. Kepala sekolah juga sudah janjiin bakalan diberi dana, tapi sampai sekarang nggak (cair, Red)," jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis (18/6).
Baca Juga: PSS Sleman Dikabarkan Kepencut Dua Pemain Potensial Pedro Matos dan Muhammad Ragil
Pelaku pembocoran soal, lanjutnya, kemudian menjalani sidang. Setelah selesai, dia keluar ruangan dalam keadaan menangis. Alasannya karena pelaku dipaksa untuk pindah. “Saya kira Cuma bakal diskors, nggak sampai disuruh pindah" sambungnya.
Setelah itu, pihak sekolah mendata siswa yang menerima dan membocorkan soal ujian. Daftar nama itu kemudian dikirimkan ke grup wali murid. Seluruh siswa yang masuk dalam daftar diminta membuat surat permohonan maaf yang harus ditandatangani oleh orang tua. "Anehnya saya juga disuruh buat, padahal saya yang nemuin pelaku dan ngumpulin bukti," sesalnya.
Mengetahui hal itu, dia mencoba menanyakannya kepada wali kelasnya. “Terus dia cuma balas tanya ke guru BK-nya aja," bebernya mengulangi isi pesannya.
Setelah namanya masuk dalam daftar, sejumlah orang tua menganggap dirinya memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak mereka. Akibatnya, beberapa wali murid meminta anak-anak mereka menjauhinya. "Saya disuruh keluar dari grup pertemanan. Circle saya awalnya ada puluhan, sekarang bisa dihitung jari," bebernya.
Satu tahun kemudian, dia mendapat ucapan yang tidak menyenangkan dari seorang guru. Kondisi ini pun membuatkan semakin merasa rendah diri. “Lihat muka kamu wis malesin," ulangnya mengikuti ucapan sang guru.
Tanpa disadari, dia mulai kehilangan minat. Tak jarang hari-harinya hanya diisi dengan melamun. Merasa kondisinya tidak membaik, tahun lalu dia memutuskan untuk menemui psikiater. Dia pun sempat berhenti berobat karena biaya yang dikeluarkan hampir Rp 10 juta. Namun selama dua bulan terakhir, dia kembali untuk menjalani pengobatan memanfaatkan BPJS Kesehatan. "Seminggu sekali ke sana (psikiater, Red), kadang seminggu dua kali," katanya.
Baca Juga: Pemkab Magelang Dorong Uji Tera Pertashop untuk Lindungi Konsumen dari Takaran BBM Tak Akurat
Sementara itu, warga Sewon Dini Sandra, 31, mengaku tertarik membantu dan mendampingi korban untuk melaporkan kejadian ini ke DP3APPKB Bantul. Terlebih kondisi serupa turut terjadi kepada sembilan orang lainnya. Mereka berasal dari berbagai angkatan. Mulai 2010, 2012, 2016, 2020, 2025, hingga siswa yang saat ini masih bersekolah di SMA Negeri 2 Bantul. "Rata rata mereka sering dapat omongan kata-kata yang sering menyudutkan siswa-siswa," katanya.
Beberapa siswa yang menyampaikan pengalamannya kepada Dini juga mengaku pernah diminta menjalani tes keperawanan di rumah sakit. Menurut keterangan yang diterimanya, permintaan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa siswa dianggap nakal.
Dia mengatakan, berdasarkan pengakuan salah satu siswa, praktik serupa masih terjadi saat siswa tersebut duduk di kelas 10 tahun lalu. Karena itu, DP3APPKB Bantul mendorong siswa yang masih bersekolah untuk menyampaikan pengalamannya secara langsung agar mendapatkan pendampingan yang lebih kuat. "Aku niatnya cuma bantu adiknya saja, aku cuma kasihan," sebut penyintas perundungan ini.
Sementara itu, Kepala DP3APPKB Bantul Gunawan Budi Santoso mengaku, belum membaca laporan terkait kasus perundungan SMAN 2 Bantul. Dia pun belum bisa menentukan jenis pendampingan yang akan diberikan. "Kami sellau diawali dengan asesmen, hasil asesmen baru menentukan jenis pendampingan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 2 Bantul Suwondo menapik berita yang beredar. Selain itu, tim IT sekolah masih menelusuri identitas pemilik akun pengunggah utas. "Kita di sini adalah sekolah ramah anak," sebutnya saat ditemui Rabu (17/6).
Menurutnya, unggahan utas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumbernya yang tidak jelas. "Tidak ada namanya, bodong," ucapnya.
Apabila pemilik akun merupakan alumni, lanjutnya, seharusnya dapat menyampaikan keluhan atau masukan ke sekolah langsung. "Karena secara hubungan bukan guru dan siswa lagi," lontarnya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita