Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Dana Desa 2026 Rata-Rata Dipotong 70 Persen, Program untuk Masyarakat pun Terdampak, Bingung Ngecakke, Misi Lurah Bakal Tak Terealisasi

Cintia Yuliani • Senin, 19 Januari 2026 | 04:40 WIB

Lurah Poncosari Supriyanto
Lurah Poncosari Supriyanto
 

BANTUL - Dana desa (DD) 2026 mengalami pemangkasan cukup signifikan. Kondisi ini berdampak besar terhadap kalurahan. Bagaimana para lurah di DIY dan kepala desa di Jateng menyikapinya, dan program-progam apa saja yang terdampak?

Lurah Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Bantul Nur Hidayat mengatakan, DD yang sebelumnya mencapai Rp 2,2 miliar kini menyusut drastis menjadi Rp 373 juta. Pemangkasan itu berpotensi mengancam sejumlah program prioritas. Mulai penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan sarana infrastruktur.

 "Karena angkanya sangat kecil sekali, artinya lagi-lagi dengan pemangkasan ini yang jadi korban adalah warga masyarakat kecil, warga miskin," terangnya  kepada Radar Jogja Minggu (18/1).

Menyiasati keterbatasan anggaran itu, pihaknya berupaya meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua unit usaha itu diharapkan mampu berkembang dan menjadi penopang keuangan kalurahan ke depan. "Memang butuh proses, tidak instan,” tuturnya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Nur Hidayat menegaskan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan. Pelayanan administrasi seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kematian, serta layanan lain yang berkaitan dengan urusan kalurahan akan tetap dioptimalkan.

Sementara itu, Lurah Poncosari, Kapanewon Srandakan Supriyanto mengatakan, dampak dari adanya pemangkasan DD saat ini belum terasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan realokasi sejumlah kegiatan yang bersumber dari DD, setidaknya dengan menunda beberapa kegiatan hingga tahun 2027.

"Perlu juga sosialisasi ulang ke tokoh dan warga agar tahu perubahan anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang tertunda,” terangnya.

Dengan adanya pemangkasan ini, pihaknya akan membuat prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan, meningkatkan pemasukan desa, melakukan efisiensi penggunaan anggaran, serta memangkas dana yang kurang penting atau melakukan pengalihan dana. (cin/laz)

Editor : Sevtia Eka Novarita
#Prioritas Pembangunan #Koperasi Desa Merah Putih #Dana Desa (DD) #pemangkasan #DD #DIY #Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) #realokasi #lurah #Anggaran