BANTUL - Rencana penebangan dua pohon munggu di lingkungan SMKN 3 Kasihan atau Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Jogjakarta dipersoalkan para siswa. Padahal, kebijakan tersebut sesuai dengan rekomendasi BPBD Bantul.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMKN 1 Kasihan Slamet Pujiono mengatakan, rencana pemangkasan hingga penebangan pohon sudah berdasarkan analisis risiko kebencanaan. BPBD Bantul menyebut, dua pohon munggur dinyatakan berada pada tingkat bahaya. Meski sebelumnya sudah dilakukan pruning atau pemangkasan tahun lalu, tindakan tersebut dinilai tidak menghilangkan risiko bahaya.
“Rekomendasi terakhir adalah pemangkasan hingga pemotongan terhadap dua pohon itu,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (23/12).
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pihak sekolah mengaku telah melakukan sosialisasi secara bertahap kepada warga sekolah. Sosialisasi pertama dilakukan sekitar tiga minggu lalu melalui rapat terbatas. “Kami undang rapat dengan kaprodi kriya, seni rupa, dan beberapa rekan yang berada di bawahnya. Ada dua item yang dibahas, salah satunya surat rekomendasi dari BPBD,” bebernya.
Sosialisasi kedua dilakukan melalui grup manajemen sekolah yang melibatkan unsur lebih luas. Mulai dari kepala bengkel hingga jajaran manajemen sekolah. Selanjutnya, sosialisasi ketiga dilakukan kepada seluruh warga sekolah, termasuk guru dan karyawan.
“Dari pertemuan terakhir itu, aspirasi yang bisa kami tampung adalah mengajukan second opinion ke DLH. Bukan langsung menindaklanjuti rekomendasi BPBD,” kata Slamet.
Sejumlah pihak menyatakan tidak setuju dengan rencana penebangan pohon. Atas kondisi itu, kepala sekolah memutuskan untuk menghentikan sementara rencana tersebut.
“Keputusan kepala sekolah saat itu adalah stop dulu. Akan dibahas lagi di pertemuan berikutnya,” katanya.
Terkait aksi penolakan siswa, Slamet mengaku tidak mengetahuinya secara detail. Namun di media sosial, aksi unjuk rasa disampaikan dengan pemasangan berbagai spanduk.
Tidak hanya menentang penebangan pohon, aksi tersebut juga dilakukan untuk melengserkan kepala sekolah. Karena dinilai membuat peraturan yang dianggam mematikan kreativitas siswa.
“Dari konfirmasi sekuriti, sepertinya memang anak-anak kita sendiri. Mungkin campur kelas 10, 11, dan 12,” katanya.
Menurut Slamet, keberadaan dua pohon munggur ada sejak 1984. Ia menduga kedekatan emosional siswa dengan pohon tersebut menjadi salah satu alasan munculnya penolakan.
Meski demikian, Slamet menegaskan bahwa rencana awal sekolah bukan semata-mata menebang pohon. Melainkan menjalankan mitigasi risiko kebencanaan sesuai program satuan pendidikan aman bencana (SPAB).
“Ini murni analisis risiko bahaya. Setiap sekolah sekarang punya SPAB. Untuk sekolah kami, salah satu risikonya adalah angin kencang dan keberadaan pohon besar,” urainya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita