BANTUL - DPRD Bantul baru-baru ini telah menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan APBD 2026. Dari keputusan politik itu diketahui APBD 2026 sekitar Rp 2,4 triliun.
"Dengan defisit sekitar 6,6 persen atau Rp 152 miliar," jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Hanung Raharjo saat ditemui di ruang kerjanya pekan lalu.
Defisit ini turun cukup lumayan dibanding saat RAPBD 2026 masih dalam proses pembahasan. Semula, defisit mencapai Rp 235 miliar atau sekitar 10,98 persen.
Baca Juga: Antisipasi Peningkatan Kendaraan Saat Nataru, Tujuh Kantong Parkir Disediakan di Sekitar Malioboro
Keputusan itu, Hanung menegaskan, banggar mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah satunya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 156 miliar.
"Semua kabupaten/kota di Indonesia merasakan hal yang sama," ujarnya.
Hingga sekarang, APBD 2026 masih dalam tahap evaluasi gubernur. Politikus PDI Perjuangan ini memperkirakan hasil evaluasi gubernur akan memberikan sejumlah catatan rekomendasi. Di antaranya mengurangi beban defisit.
Baca Juga: Jelang Nataru, Operasional Alat Berat untuk Pembangunan Tol di Ring Road Utara Dihentikan Sementara
"Semangat pemerintah pusat melakukan pengetatan anggaran. Sehingga, kami juga harus punya semangat yang sama. Kami akan menindaklanjutinya," tegasnya
Selama empat periode duduk di parlemen Bantul, Hanung mengungkapkan, pembahasan RAPBD 2026 paling pelik. Selain mempertimbangkan pemangkasan TKD, pembahasan RAPBD 2026 juga dibayangi melesetnya selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2025. Dampaknya adalah jurang defisit semakin dalam.
Baca Juga: Jembatan Kewek Paling Cepat Berfungsi Kembali Awal Tahun 2027
Karena itu pula, Sekretariat DPRD Bantul mengencangkan ikat pinggang. Banggar menyepakati pemangkasan anggaran besar-besaran untuk kegiatan seluruh anggota DPRD. Banyak kegiatan yang harus dibatalkan. Sebut saja pengadaan pakaian dinas, kenaikan tunjangan rumah, hingga tunjangan transportasi. Total efisiensi anggaran di lingkungan lembaga wakil rakyat mencapai Rp 25 miliar.
"Anggaran perjalanan dinas kami kurangi sekitar Rp 17 miliar," sebutnya.
Meski ada semangat efisiensi, ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul ini menegaskan, banggar tetap memperjuangkan seluruh anggaran yang langsung menyentuh masyarakat. Misalnya program-program pemberdayaan.
"Kami tetap meminta anggaran permberdayaan masyarakat jangan diefisiensi, apalagi dicoret," tegasnya.
Baca Juga: Kopi, Teh, dan Rokok Jadi Penyebab Gigi Menguning, Ini Kata Dokter Gigi
Hanung berpendapat APBD merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian. Begitu pula dengan program-program pemberdayaan.
Karena itu, Hanung meyakini, keberadaan program-program pemberdayaan bisa menggerakkan roda perekonomian di bawah. Bisa memperkuat ekonomi lokal. Ini selaras dengan komitmen pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2026 dapat mencapai 5,4 persen.
"Kabupaten Bantul juga harus berperan dalam pertumbuhan ekonomi," pesannya.
Wakil Ketua Banggar DPRD Bantul Agung Laksmono mengungkapkan hal senada. Menurutnya, APBD Kabupaten Bantul terlalu menggantungkan dana transfer. Porsi dana transfer jauh lebih besar dibanding pendapatan asli daerah (PAD).
"PAD Kabupaten Bantul hanya sekitar Rp 773 miliar," sebutnya.
Kondisi ini, politikus PKS ini melihat, APBD akan 'bergejolak' saat pemerintah pusat mengurangi dana TKD.
Untuk mengantisipasi hal serupa, Agung mengingatkan, pemkab perlu menaikkan target PAD. Kendati begitu, Agung mewanti-wanti target kenaikan harus dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
"Jika tidak, akan ada gejolak masyarakat. Seperti di beberapa kabupaten yang menaikkan PBB P2 terlalu ekstrem," katanya.
Menurutnya, ada banyak cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan menggenjot seluruh potensi. Misalnya pariwisata.
Potensi sektor ini, kata Agung, belum tergarap maksimal. Khususnya potensi yang ada di kawasan pantai selatan. Padahal, potensi wisata di kawasan ini punya nilai daya jual tinggi. Seperti wisata bentang alam, budaya, hingga religi.
Wisata bentang alam, Agung mengungkapkan, berupa hamparan gumuk pasir. Fenomena alam ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, wisatawan akan berbondong-bondong ke destinasi yang terletak di Kapanewon Kretek itu. Tidak sekadar mampir.
"Sekarang jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo sudah beroperasi," ungkapnya.
Soal wisata pantai, politikus yang tinggal di Kapanewon Banguntapan ini tak menampik Kabupaten Bantul kalah telak dibanding Kabupaten Gunungkidul. Bumi Handayani dianugerahi deretan pantai dengan pasir putih yang menawan. Namun, Bumi Projotamansari punya segudang potensi pariwisata yang tidak dimiliki kabupaten lain.
"Ini harus digarap maksimal," pesannya. (*/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita