BANTUL - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul menemukan 106 catatan kependudukan yang tidak sesuai dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Data tersebut tercatat sudah tidak aktif atau meninggal. Padahal di data Disdukcapil Bantul masih tercatat aktif.
Kepala Disdukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo menjelaskan, selisih data tersebut awalnya ditemukan dari hasil pengecekan Komisi Pemungutan Umum (KPU) bersama Disdukcapil Bantul. Dari 106 data itu, KPU kemudian melakukan sampling terhadap 29 nama.
“Hasilnya, 27 ternyata masih hidup, sementara dua lainnya memang sudah meninggal namun belum dibuatkan akta kematian,” jelasnya Minggu (26/10).
Kwintarto menegaskan, data tersebut berasal dari catatan BPJS yang kemudian dikirim ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dan diteruskan ke Disdukcapil Bantul.
Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti mengapa masih ada perbedaan antara data kependudukan dan data BPJS. “Sistemnya di BPJS seperti apa, kami tidak tahu. Yang jelas, di data kami 29 nama itu masih tercatat aktif,” ujarnya.
Menindaklanjuti temuan itu, lanjutnya, bupati Bantul memerintahkan dinas sosial untuk melacak lebih lanjut status warga yang datanya berbeda. Langkah ini dilakukan agar tidak ada warga yang kehilangan hak atas jaminan sosial. Terutama bagi yang masih hidup namun tercatat meninggal di sistem BPJS.
“Jadi kami hanya melakukan klarifikasi data. Selanjutnya, dinsos yang akan memastikan apakah nama-nama tersebut masih hidup dan sudah mendapatkan jaminan sosial atau belum,” bebernya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita