BANTUL – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku, Pemkab Bantul telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi ketimpangan antarsektor strategis maupun antarwilayah beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ada sejumlah program di Bantul yang tidak ditemukan di daerah lain. Salah satunya untuk menyetarakan sekolah-sekolah.
Sejak 2017, lanjutnya, Pemkab Bantul telah menerbitkan keputusan politik anggaran berupa pembangunan madrasah dan sekolah hari setara, baik negeri maupun swasta.
Sementara mulai 2026, Pemkab Bantul akan membebaskan pajak bumi bangunan bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk sawah produktif. "Kalau daerah lain menaikkan pajak, di Bantul malah dibebaskan," jelasnya Selasa (2/9).
Ia mengatakan khusus sawah produktif akan diberlakukan menjadi nol pajak. OPD terkait saat ini tengah mempersiapkan kebijakan tersebut.
Selain itu, pada 2026 mendatang, Pemkab Bantul juga akan memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa SD, MI, SMP, dan MTs, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban orang tua yang kerap kesulitan saat tahun ajaran baru.
“Karena setiap kali ada PPDB, kami mendengar kisah-kisah ada kambing dijual, ayam dijual, motor digadaikan. Jadi coba beban masyarakat kita kurangi,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Pemkab Bantul juga mulai menerapkan konsep budget heavy, yakni memperbesar alokasi anggaran untuk sektor publik, khususnya belanja infrastruktur dan belanja modal.
Menurut Abdul Halim, belanja infrastruktur merupakan cermin keberpihakan APBD terhadap kepentingan publik.
“Infrastruktur itu jalan, jembatan, bangket, talut, irigasi, dry castle, lampu penerangan jalan, pasar yang semua warga menikmatinya,” ujarnya. (cin)
Editor : Sevtia Eka Novarita