BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan menyiapkan peralihan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ke digital.
Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan, percepatan peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara cepat terukur, transparan, akuntabel, dan efisien.
“Pemerintah digital tidak sekedar tuntutan teknologi, hal ini merupakan tata kelola yang lebih efisien, adaptif, serta berorientasi,” jelasnya pada acara pendampingan pemerintah digital di Mandala Saba Madya Pemkab Bantul Rabu (6/8).
Baca Juga: PSS Sleman Siapkan Launching Tim di Stadion Maguwoharjo dengan Undang PSPS Pekanbaru
Menurutnya, 2025 akan menjadi tahun terakhir penggunaan SPBE. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bantul mulai mempelajari konsep pemerintah digital mulai dari sekarang.
“Meskipun pemerintah digital secara nasional baru akan dimulai pada tahun 2026 kita harus melakukan persiapan dari sekarang,” katanya.
Ia juga menekankan program ini bukan sekedar tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi Bantul, melainkan tanggung jawab seluruh OPD yang ada di Bantul.
Baca Juga: Darwin Nunez Diprediksi Masuk Skuad Liverpool di Community Shield Ditengah Spekulasi Transfer
“Ini seperti program daerah, karena setiap program daerah berkontribusi dalam layanan publik dan administrasi pemerintah,” tambahnya.
Melalui pemerintah digital pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, kapan saja dan di mana saja.
Hal ini sejalan dengan misi Kabupaten Bantul untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang integratif, birokratif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi demi meningkatkan layangan publik yang berkualitas.
Lanjutnya penilaian pemerintah tidak hanya berfokus kelengkapan dokumen atau keberadaan aplikasi tetapi juga pada kepuasan pengguna baik masyarakat maupun aparatur sipil terhadap layanan digital yang diberikan. Oleh karena itu pendampingan dari pemerintah pendayagunaan aparatur negera sangat penting.
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Everrouce mengatakan, transformasi birokrasi tidak lagi cukup hanya menata struktur organisasi. Pemerintah kini menekankan digitalisasi sebagai motor utama untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah.
Baca Juga: Memori Baik Pemain PSIM Jogja Ze Valente di Stadion GBT, Rindu Bonek dan Bonita
“Transformasi digital menjadi kunci. Kita ingin layanan pemerintah bukan hanya efisien secara internal, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Everrouce menjelaskan, digitalisasi dilakukan melalui integrasi data dan interoperabilitas antar sektor, penyederhanaan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), informasi geospasial, dan aplikasi layanan publik.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan global, termasuk dinamika ekonomi dunia di mana banyak negara kini lebih fokus melindungi pasar dalam negerinya dan membatasi perdagangan dari lua dan perubahan teknologi yang dapat menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan konvensional.
Everrouce juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan literasi digital di semua level pemerintahan, termasuk di kabupaten/kota.
Lanjutnya perlu memastikan SDM mampu memanfaatkan teknologi, dari penyederhanaan proses bisnis hingga pengelolaan layanan digital yang benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Ia menilai pengalaman sejumlah daerah menunjukkan integrasi data, pemanfaatan informasi geospasial, dan konsolidasi layanan elektronik menjadi modal besar dalam memperkuat transformasi digital nasional.
“Kalau ini terus kita dorong, bukan hanya indeks yang naik, tapi kualitas hidup masyarakat juga meningkat,” pungkasnya. (cr2)
Editor : Sevtia Eka Novarita